Oleh: Syaiful W. Harahap*
Catatan: Artikel ini pertama kali ditayangkan di Tagar.id pada tanggal 16 Juni 2023. Redaksi.
TAGAR.id – Kabar buruk tentang kualitas udara di Jakarta mengusik ketenangan warga Ibu Kota karena berdampak pada kesehatan.
Dikutip dari p2ptm.kemkes.go.id disebutkan pencemaran udara memiliki dampak terhadap kesehatan di antaranya adalah gangguan saluran pernafasan, penyakit jantung, kanker berbagai organ tubuh, gangguan reproduksi dan hipertensi (tekanan darah tinggi). Beberapa jenis pencemaran udara yang paling sering ditemukan adalah karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NO2), sulfur oksida (SOx), photochemical oksida dan partikel-partikel lain.
Kualitas udara yang buruk bisa terjadi di dalam ruangan (indoor pollution) yaitu dirumah, kantor, mal, sekolah dan lain-lain. Sedangkan kualitas udara yang buruk di luar ruangan (outdoor pollution) di Jakarta bersumber dari emisi (gas buangan) mesin kendaraan bermotor (bergerak) dan industri (tidak bergerak).
Kemacetan lalu lintas di Jakarta pada 17 November 2022. Data pemeringkat kemacetan jalan kota global Tomtom International BV, tingkat kemacetan lalu lintas di Jakarta capai 34 persen pada 2021. (Foto: en.antaranews.com/ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/hp/FR)
Tingkat emisi di Jakarta dapat dilihat dari gas buangan kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor), mobil pribadi dan angkutan umum.
Yang perlu diingat adalah kendaraan bermotor yang lalu lalang di Jakarta tidak semata-mata milik warga DKI Jakarta. Banyak kendaraan bermotor itu datang dari luar kota yaitu dari kota-kota satelit Jakarta, seperti Karawang dan Bekasi (Timur), Cianjur, Sukabumi dan Bogor (Selatan) serta wilayah Banten (Barat).
Warga Jakarta sendiri sudah banyak yang memilih naik transportasi massal, seperti bus TransJakarta dan KRL, tapi penglaju dari kota-kota satelit masih mengendarai motor atau mobil masuk ke Jakarta.
Ada kesan kualitas udara yang buruk di Jakarta terjadi karena polusi dari kendaraan warga Jakarta, padahal dipicu oleh kendaraan bermogor warga dari kota-kota satelit.
Pemprov DKI Jakarta sedang menggodok pengaturan jam kerja agar tidak terjadi kemacetan, terutama di pagi dan sore hari.
Diperkirakan sekitar 18 juta kendaraan bermotor lalu-lalang di wilayah Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok, Tangerang dan Bekasi) yang sebagian besar akan melintasi wilayah DKI Jakarta dan sebagian lagi lalu-lalang pula di Jakarta.
Langkah itu ‘bak menggantang asap’ jika dikaitkan dengan emisi gas buangan karena kendaraan bermotor dari kota-kota satelit tetap masuk dan lalu-lalang di Jakarta tanpa ada pembatasan. Itu artinya kemacetan dan polusi udara tetap terjadi yang pada gilirannya merugikan warga Jakarta.
Langkah PT Kereta Commuter Indonesia yang menambah perjalanan KRL di semua trayek menuju Jakarta yaitu dari Cikarang-Bekasi (Timur), Bogor (Selatan) serta Tangerang dan Rangkasbitung (Barat), tampaknya belum bisa mengubah perilaku sebagian besar penglaju yang tetap memilih mengendarai motor atau mobil ke Jakarta.
Padahal, jika dihitung dari aspek ekonomi menggunakan KRL jauh lebih murah jika mengendarai motor atau mobil ke Jakarta. Ongkos KRL paling jauh Rp 11.000 ditambah dengan biaya parkir di stasiun KRL Rp 8.000/hari.
Pemprov DKI Jakarta sejatinya menggalang kerja sama dengan kota-kota penyangga (satelit) untuk membangun kantong-kantong parkir di sekitar Stasiun KRL agar penglaju berganti ke KRL atau bus TransJakarta dengan meninggalkan motor atau mobil mereka di tempat parkir unum atau parkir di Stasiun KRL.
Jika fasilitas parkir sudah memadai, maka Pemprov DKI Jakarta bisa menghentikan penglaju yang naik motor atau mobil di wilayah perbatasan dengan memaksa mereka parkir dan menyambung perjalanan dengan KRL atau bus TransJakarta.
Bus pengumpan dan bus kota dari kota-kota satelit juga hanya boleh beroperasi sampai perbatasan jika bus tersebut masih memakai BBM. Penumpangnya melanjutkan perjalanan dengan bus TransJakarta atau KRL ke tujuan di Jakarta.
Sementara itu bagi warga Jakarta sendiri tersedia kendaraan kecil JakLingko yang jadi pengumpan untuk TransJakarta dan KRL.
Perlu juga kerjasama antara TransJakarta dan KRL agar kartu JakLingko dan KMT (kartu multi trip-KRL) bisa saling dipakai untuk kedua moda angkutan tersebut. Selain itu jika ada halte atau shelter yang terhubung tidak perlu tap out dari bus TransJakarta ke KRL atau sebaliknya.
Tanpa langkah-langkah yang konkret kemacetan dan polusi udara di Jakarta tidak akan bisa diatasi yang pada gilirannya menurunkan derajat kesehatan warga Ibu Kota. []
* Syaiful W. Harahap adalah Redaktur di Tagar.id