Jakarta - Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta menilai tingkat kerawanan atas penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, sangat tinggi. Para demonstrasi dipandang mudah untuk di provokasi.
Stanislaus berpandangan, emosional yang dimiliki para penolak Omnibus Law membuat mereka mudah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.
Situasi ini harus cepat dikendalikan pemerintah, supaya tidak didominasi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu yang sifatnya kontraproduktif
"Situasi saat ini tingkat kerawanannya sangat tinggi, terutama terkait fokus pemerintah pada penanganan pandemi covid-19. Selain itu isu yang terkait dengan RUU Cipta Kerja sangat populis dan mudah untuk menarik massa, sangat riskan jika dimanfaatkan oleh kelompok tertentu," kata Stanislaus dihubungi Tagar, Selasa, 6 Oktober 2020.
Lantas, dia meminta agar pemerintah dapat mengendalikan para penolak Cipta Kerja ini, mengingat banyaknya pihak-pihak yang hendak memanfaatkan situasi untuk melakukan perlawanan.
"Situasi ini harus cepat dikendalikan pemerintah, supaya tidak didominasi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu yang sifatnya kontraproduktif dengan situasi saat ini," ujarnya.
Dia berpendapat, melakukan pendekatan hukum untuk menenangkan masyarakat yang menolak Cipta Kerja, tak akan bisa diselesaikan begitu saja.
"Pemerintah harus membuka pintu dialog, masalah seperti ini tidak akan selesai jika hanya berdasarkan pendekatan hukum. Dengan dialog maka akan mengurangi aksi jalanan," kata dia.
Selan itu, dia berharap aparat keamanan mampu mewaspadai gerakan-gerakan yang berpotensi membuat kegaduhan. Menurutnya, tak menutup kemungkinan akan ada penumpang gelap muncul untuk memprovokasi masyarakat yang hendak melakukan demonstrasi.
- Baca juga: Berkoalisi dengan Rakyat, AHY Tegaskan Tolak RUU Cipta Kerja
- Baca juga: Omnibus Law, Demokrat: Bus yang Baik Antar Penumpang Selamat
"Secara khusus aparat keamanan harus mewaspadai adanya pihak-pihak tertentu yang dapat disebut sebagai penumpang gelap, yang memprovokasi massa untuk tujuan lain seperti mengganggu pemerintah," ucap Stanislaus.
