Jakarta - Bank Investasi dan Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank- AIIB) yang digagas China akan membantu pendanaan Indonesia untuk rencana relokasi ibu kota dari Jakarta . Untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan, Indonesia membutuhkan dana investasi senilai 33 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara 465,3 triliun untuk disain awal. Dana investasi tersebut diharapkan dari APBN dan keterlibatan sektor swasta.
"Jika Indonesia menginginkan kita membantu pembiayaan untuk pengembangan model baru ibu kota, dengan senang hati kami siap membantu," kata Presiden AIIB Jin Liqun dalam wawancara di Jakarta di sela-sela forum infrastruktur di Jakarta, Selasa, 26 November 2019.
Sebelumnya dalam forum, Jin sudah menyampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal tawaran AIIB untuk membantu pendanaan pembangunan ibu kota baru pengganti Jakarta. Ia juga berharap pembangunan kota baru dikonsep secara matang. Menurutnya, Indonesia jangan menciptakan ibu kota baru seperti Jakarta yang penuh sesak danancaman tenggelam karena ekstraksi berlebihan terhadap air tanah.
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2019. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)Seperti diberitakan dari Reuters, Selasa malam, 26 November 2019, Sri Mulyani menyambut baik tawaran Presiden AIIB. Namun menurutnya, butuh waktu bagi pemerintah untuk menerima atau menolak bantuan pendanaan dari AIIB. Pemerintah masih menunggu studi kelayakan pembangunan ibu kota baru dari McKinsey & Company. "Mendapatkan pendanaan dari bank pembangunan multinasional baik sebagai bentuk apresiasi kepada Indonesia. Namun ini bukan hanya soal pendanaan tapi juga memperkenalkan prinsip yang baik," ucapnya.
Sebelumnya Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) ibu kota negara (IKN) baru sedang digodok. Dia mengungkapkan sejumlah isi RUU IKN yang direncanakan rampung pada awal 2020 tersebut.
"Kedudukannya seperti apa, apakah daerah tingkat satu atau daerah khusus atau semacam federal authority yang tidak punya DPR atau gubernurnya diangkat. Tentu itu banyak hal yang sedang dikaji," kata Ma'ruf kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Rabu, 20 November 2019, seperti diberitakan Antara.
Ma'ruf menyebut pembahasan mengenai pemindahan dan pembangunan ibu kota baru itu, sudah semakin mengerucut di berbagai hal. Pemerintah, kata dia, terus berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas) untuk menyelesaikan RUU itu agar tepat waktu.[]
- Baca Juga: Jokowi Diminta Tentukan Lokasi Pusat Ibu Kota Baru
- Ibu Kota Baru Harus Simbolkan Identitas Bangsa
