Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pertemuan delegasi bisnis Jepang yang tergabung dalam Japan Indonesia Association (Japinda) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajaran menteri-nya, membahas soal pemindahan ibu kota.
Nanti akan bicara detail lagi, tapi beliau (Jepang) menyampaikan kepada presiden bahwa mereka berniat sharing pengalaman memindahkan ibu kota dan membangun kota baru.
Baca juga: Tendangan Balik Ahok Setelah Diserang Arie Gumilar
Perwakilan perusahaan Jepang yang datang ke Istana Kepresidenan ini, kata Basuki, menyampaikan keinginannya untuk membantu Indonesia memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajem Paser Utara di Kalimantan Timur.
"Beliau hanya menyampaikan nanti akan bicara detail lagi, tapi beliau menyampaikan kepada presiden bahwa mereka berniat untuk sharing pengalaman memindahkan ibu kota dan membangun kota baru," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 20 November 2019.
Menteri PUPR mengaku belum menerima pembahasan lebih lanjut mengenai bantuan yang dimaksudkan Japinda. Nantinya, kata dia, ada pembahasan berikutnya menyoal pertemuan siang tadi.
"Enggak, enggak belum tahu," ucapnya tersenyum.
Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Negara Menggunakan Omnibus Law
Pemerintah saat ini terus mengkaji proses pemindahan ibu kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, dengan target pembangunan baru dimulai akhir tahun 2020. Nantinya, diupayakan pemerintah transportasi di sana serba listrik.
Dalam pertemuan tadi, pihak Japinda dipimpin mantan Perdana Menteri Jepang Fukuda Yasuo. Fukuda membawa serta sejumlah bos-bos kelas kakap di antaranya Chairman of the Board Tokyo Gas Hirose Michiaki, Chairman Taisei Corporation Yamauchi Takashi.
Kemudian, hadir juga President Daihatsu Motor Okudaira Soichiro, hingga Executive Vice President Toyota Tsusho Corporation Yanase Hideki.
Dari pemerintah Indonesia, dipimpin Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. []
