UNTUK INDONESIA
Bangun Pangkalan Militer Natuna, DPR: Bukan Pamer
Anggota Komisi I DPR Willy Aditya mengatakan rencana pemerintahan Jokowi membangun pangkalan militer di Natuna perwujudan amanat UNCLOS 1982.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Laksamana Madya TNI Yudo Margono (kanan) didampingi Asintel Kogabwilhan I Laksamana Pertama TNI Bambang W (kiri) menjelaskan tentang kondisi Laut Natuna di Lanud Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Minggu, 12 Januari 2020. (Foto: Antara/M Risyal Hidayat)

Jakarta - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Willy Aditya mengatakan rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun pangkalan militer di Laut Natuna Utara, Kabupaten Riau dan kawasan timur Indonesia merupakan perwujudan dari salah satu amanat Hukum Laut Internasional PBB alias UNCLOS 1982.

"Membangun pangkalan militer itu bukan bertujuan pamer kekuatan. Itu amanat menjaga stabilitas perdamaian dunia," ucap Willy di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020 seperti dilansir dari Antara.

Apalagi, rencana membangun pangkalan militer kata dia memang merupakan program Jokowi sejak periode pertama. Bukan reaksi sesaat, ketika kapal-kapal ikan China yang dikawal Coast Guard China melakukan pencurian ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Jadi, ini program pembangunan yang tertunda saja," ujarnya.

Baca juga: Perlu Peta Jelas Jika Investor Asing Garap Natuna

Politikus Partai NasDem ini berharap rencana pembangunan pangkalan pertahanan yang dilakukan pemerintah nantinya tidak dihubungkan dengan perlombaan senjata atau malah upaya ekspansi wilayah.

Pasalnya, membangun pangkalan militer di seluruh kawasan Indonesia terutama di wilayah yang memerlukan konsentrasi khusus adalah visi poros maritim yang digagas Jokowi sejak periode pertama, yang menutunya harus dilanjutkan.

"Satu persatu kita bangun semua basis pertahanan maritim Indonesia untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara. Infrastrukturnya, ekonomi masyarakatnya, dan tentu kekuatan aparat keamanannya dibangun semua secara komprehensif," katanya.

Tapi, menurut Willy pembangunan pangkalan militer harus diikuti dengan menyiapkan penguatan Badan Keamanan Laut. "Mutlak diperlukan. Insfrastrukturnya kita siapkan termasuk jumlah personilnya," ujarnya. []

Berita terkait
Jepang Kasih Kapal Pengawas untuk Jaga Natuna
Pemerintah Jepang akan memberikan kapal pengawas perikanan kepada Indonesia.
Megawati Dukung Cara Jokowi Menangani Natuna
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meyakini bahwa Jokowi menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif menangani Natuna.
Tiga Persoalan Besar Perairan Pulau Natuna
Guru Besar Universitas Indonesia Hukum Internasional Profesor Hikmahanto Juwana menyoroti tiga persoalan besar di Natuna.
0
Pasir Terselip di Baju Pramuka SMPN 1 Turi Sleman
Nisa meninggal dalam musibah susur sungai SMPN 1 Turi. Ayahnya sangat sedih menemukan butiran pasir sungai saat mencuci baju Pramuka anaknya.