Jakarta – Perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan transgender akan diberikan keringanan pajak, Bangladesh mengumumkan hari Kamis, 3 Juni 2021. Itu langkah terbaru dari rangkaian upaya peningkatan dukungan bagi kelompok minoritas di negara itu yang mayoritas penduduknya Muslim konservatif.
Di Bangladesh terdapat sekitar 1,5 juta orang transgender. Mereka menghadapi diskriminasi dan kekerasan yang merajalela, dan sering terpaksa hidup dengan mengemis, terlibat perdagangan seks atau kejahatan.
Penindasan dan pelecehan telah mendorong transgender meninggalkan rumah, mempersulit mereka untuk mendapatkan pekerjaan.
"Saya usulkan pemberlakuan insentif pajak khusus untuk menyediakan lapangan kerja sekaligus memastikan peningkatan standar hidup dan integrasi sosial dan ekonomi kelompok gender ketiga," kata Menteri Keuangan Bangladesh, A.H.M. Mustafa Kamal, saat mengumumkan anggaran nasional tahunan.
Ilustrasi: Kelompok transgender di Pakistan protes atas tewasnya perempuan transgender yang ditembak orang tak dikenal di Peshwar (Foto: dw.com/id)
Kamal menyatakan perusahaan akan mendapatkan potongan pajak 5%, atau penggantian 75% gaji dari pekerja transgender, jika mempekerjakan 100 karyawan atau 10% tenaga kerja mereka dari komunitas transgender.
Batas minimum pajak untuk transgender juga ditingkatkan. "Tentu saja, ini adalah kabar baik bagi kami," kata Anonnya Banik, presiden kelompok hak transgender Sadakalo Hijra Unnayan Sangha. "Tapi kami tidak ingin itu menjadi propaganda politik."
Banik menyerukan langkah-langkah lebih lanjut termasuk keringanan pajak untuk usaha yang dijalankan anggota masyarakat transgender.
Ilustrasi: Kelompok transgender Pakistan turun ke jalan di Karachi untuk kampanyekan hak komunitas mereka (Foto: dw.com/id)
"Kami sangat terpukul akibat krisis virus corona. Kami seharusnya mendapatkan keringanan pajak dan pinjaman tanpa bunga," kata Banik.
Kepala eksekutif produsen denim terkemuka Bangladesh, Smart Group, yang mempekerjakan 26.000 karyawan, menyambut baik langkah tersebut.
Komunitas LGBTQ menghadapi diskriminasi yang meluas di Bangladesh, di mana undang-undang era kolonial masih berlaku, yang menjebloskan kaum gay ke penjara, meskipun penegakan hukum jarang terjadi (mg/ka)/voaindonesia.com. []
