Hong Kong - Presiden China Xi Jinping mendirikan pusat komando krisis di perbatasan China daratan dengan Hong Kong untuk memperketat kontrol terhadap bekas koloni Inggris itu. Pemerintah China juga mempertimbangkan untuk mengganti mengganti pejabat di Kantor Penghubung Pemerintah Pusat Rakyat di Hong Kong karena dinilai tak berhasil menangani pra pengunjuk rasa pro demokrasi, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Ketika protes keras mengguncang Hong Kong, para pejabat China melakukan pertemuan penting di sebuah vila di pinggiran Shenzen dengan pejabat Hong Kong. Termasuk ketika Kepala Eksekutif Carrie Lam memutuskan untuk menarik RUU Ekstradisi yang memicu terjadinya gelombang demo.
Seperti dikutip dari Reuters, Selasa, 26 November 2019, biasanya, komunikasi antara Beijing dan Hong Kong melalui badan Pemerintah Tiongkok yakni; Kantor Penghubung Pemerintah Pusat Rakyat di Hong Kong. Kantor Penghubung ini menempati sebuah gedung pencakar langit di Hong Kong yang dikelilingi barikade baja dan kamera pengintai.
Presiden China Xi Jinping dan Kepala Esekutif Hong Kong Carrie Lam. China mendirikan pusat komando krisis di perbatasan China daratan dengan Hong Kong untuk memperketat kontrol terhadap bekas koloni Inggris itu. (Foto: yahoo.com)Beijing mempertimbangkan untuk mengganti Wang Zhimin Direktur Badan Penghubung karena tidak puas dengan kinerjanya dalam penanganan krisis kemanusiaan di Hong Kong. Wang merupakan pejabat politik paling senior yang dipekerjakan di Hong Kong. "Kantor penghubung bergaul dengan orang-orang kaya dan elit daratan di kota Hong Kong serta mengisolasi diri dari orang-orang. Ini harus diubah," kata seorang pejabat China.
Kantor penghubung menghadapi tekanan yang meningkat, setelah para pemilih Hong Kong menyampaikan pesan kekalahan besar kepada partai-partai pro Beiijng dalam pemilihan distrik pada Minggu, 24 November 2019. Kandidat pro demokrasi memenangkan 90 persen kursi, mengamankan posisi mayoritas mereka untuk pertama kali pasca melakukan kampanye intervensi China terhadap kebebasan di Hong Kong.
Kantor Perwakilan Kementerian Luar Negeri China di Hong Kong dalam situs resminya, Selasa, 26 November 2019, menyebutkan laporan Reuters itu "salah" tanpa merinci apa kesalahan itu. "Tidak peduli bagaimana situasi di Hong Kong, tekad pemerintah China untuk menjaga kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan tidak tergoyahkan," jelas Kantor Perwakilan Kementerian Luar Negeri China di Hong Kong.
Pernyataan itu menyebutkan bahwa China berkomitmen pada kebijakan "satu negara dua sistem" untuk mengatur pemerintahan di Hong Kong dan menentang kekuatan eksternal yang ikut campur tangan. Kantor Urusan Dewan Hong Kong dan Makau serta Kantor Penghubung di Hong Kong tidak membalas permintaan komentar melalui faks. Kantor Kepala Eksekutif Carrie Lam juga menolak berkomentar.[]
- Baca Juga: Pemimpin Hong Kong Terdesak Alami Kekalahan Pemilu
- Polisi Hong Kong Kepung Mahasiswa Hingga Putus Asa
