Jakarta - Ahli pulmonologi dari Rumah Sakit Universitas Indonesia Dr. Raden Rara Diah Handayani mengatakan angka pasien positif Covid-19 yang sempat turun beberapa waktu lalu, dapat terjadi lantaran adanya ketidakmampuan mendiagnosis pasien.
"Asal tau saja, kemarin ketika turun, itu bukan angkanya turun, tetapi ketidakmampuan diagnosis ini masih terjadi. Kami rumah sakit terus banjir pasien," ujar Diah saat dihubungi Tagar, Jumat, 8 Mei 2020.
Hal demikian disampaikannya saat menyoroti kebijakan relaksasi atau kelonggaran moda transportasi yang dikeluarkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya.
Baca juga: PPP Nilai Aturan Menhub Budi Karya Bingungkan Rakyat
Diah mengaku tak heran atas kebijakan tersebut. Menurut dia, pemerintah memang selama ini tidak pernah menggunakan data ketika hendak menetapkan suatu kebijakan.
"Tidak pakai analisis, tidak bertanya pada paramedis, tim-tim medis. Apalagi kalau kita lihat data, angka pertambahan kasus masih ratusan per hari," ucapnya.
Selanjutnya, Diah juga mengeluhkan atas minimnya alat pemeriksaan Covid-19 dengan metode VCR yang dipunyai pemerintah. Sehingga, pihak medis menurutnya harus menunggu lebih lama untuk mengetahui jawaban pemeriksaan pasien.
"Jadi gembar-gembor saja lab banyak, lab banyak. Di berbagai tempat yang menyediakan itu berbayar. Siapa yang sanggup bayar berjuta-juta? Lihat deh di rumah sakit yang baru menjadi rujukan, mungkin semua berbayar," kata dia.
Baca juga: Kontradiksi Jokowi dan Budi Karya Bak Hiburan Belaka
Kemudian, dia juga berpendapat soal kontradiksi antara pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang menargetkan kurva Covid-19 turun pada Mei 2020, namun di hari yang sama Menteri Perhubungan Budi Karya malah mengeluarkan kebijakan pelonggaran moda transportasi umum, dinilai tenaga medis sebagai lawakan semata.
"Kalau saya bilang sih ya, itu cuman jadi semacam alat hiburan belaka," ujarnya.
Diah pun memandang, baik kebijakan Budi maupun target Jokowi tersebut bukan berdasarkan kajian yang matang. "Atau kata saya sebagai seorang dokter, saya melihat itu semua kebijakan yang tidak berlandaskan data," tuturnya.
