Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menentang keras rencana anggota DPR beserta keluarganya melakukan tes deteksi virus corona. Walhi menilai keistimewaan itu mengisyaratkan sifat angkuh anggota dewan yang tidak berpihak kepada tenaga medis dan rakyat.
"Pada saat yang sama pandemik Covid-19 yang belum reda, di tengah rakyat masih berjibaku dengan risiko yang dihadapi masing-masing, dari risiko keselamatan hidup hingga beban ekonomi," kata Wakil Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Edo Rakhman lewat keterangan resminya, Selasa, 24 Maret 2020.
Kami yakin bahwa skala prioritas pertama bukan pada anggota dewan.
Menurut dia, jatah 2.000 tes corona kepada anggota dewan dan keluarganya seharusnya diprioritaskan kepada siapapun yang berjuang di garis depan menangkal virus corona seperti tenaga kesehatan dan relawan.
"Pada saat yang sama kita belum pernah mendapatkan kepastian berapa banyak ketersediaan rapid test kita. Kami yakin bahwa skala prioritas pertama bukan pada anggota dewan," ujarnya.
Edo mengatakan priorotas utama tes deteksi virus corona untuk orang dalam pantauan (ODP), pasien dalam pantauan (PDP), dan kelompok serta orang yang masuk dalam wilayah prevalensi tinggi. Sebab itu, kata dia, banyak kalangan masyarakat menolak rencana anggota DPR tersebut.
"Kelompok dan individu yang pernah berhubungan dengan pihak yang positif Covid 19, serta masyarakat pada wilayah-wilayah rentan," kata dia.
Baca juga: Maklumat Kapolri Cegah Corona Berisi Ancaman Penjara
Edo menilai masyarakat umum lebih memiliki risiko besar tertular virus corona dibandingkan anggota DPR. Pasalnya anggota dewan tidak memiliki aktivitas yang selalu berjejalan di angkutan umum dan bekerja di lapangan berbeda dengan masyarakat umum. Bahkan kegiatan itu masih dilakukan di tengah wabah corona dengan maksud agar 'dapur tetap ngebul'.
"Sebab belum ada kepastian ekonomi, maupun bekerja pada sektor informal yang mengandalkan pemasukan harian. Sedangkan pada sisi lain pemerintah tak cukup memiliki ketegasan memberikan jaminan ekonomi, pengusaha masih meminta pekerjanya masuk, dan bank masih membiarkan tagihan kredit mikro tetap berjalan," ucapnya.
Selanjutnya, Edo berharap, dalam kondisi krisis seperti saat ini tindakan strategis dari pemerintah harus diutamakan untuk membatasi penyebaran Covid-19. Sementara memberikan keistimewaan bagi anggota DPR dibandingkan 'tuan'-nya yaitu rakyat, menurut Walhi wajib dijauhkan.
"Berhenti memberikan privilage pada elite. Kalaupun para anggota dewan (termasuk elite pejabat pemerintah lainnya) tersebut berdalih membiayai sendiri semua rapid test kita tersebut, ditengah keterbatasan jumlah alat dan akses, di tengah semua negara juga berlomba memenuhi kebutuhannya, maka uang saja tidak cukup tanpa akses, dan privilage politik yang mereka miliki," tutur Edo. []