UNTUK INDONESIA
Anggaran Sampah Anies Baswedan vs Tri Rismaharini
Perbedaan anggaran pengelolaan sampag DKI Jakarta dan Kota Surabaya menjadi polemik. Dimana perbedaan itu terpaut sangat jauh.
Anies Baswedan dan Tri Rismaharini (Foto: Instagram/@aniesbaswedan, Antara News)

Jakarta - Anggaran sampah Anies Baswedan di Jakarta yang berbanding jauh dengan anggaran Tri Rismaharini di Surabaya terus menjadi perbincangan hangat. Menimbulkan pertanyaan mengapa Pemerintahan Provinsi Jakarta bisa mengelontorkan anggaran sedemikian besar.

Sebelumnya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta melaksanakan kunjungan kerja terkait berhasilnya pemerintahan Kota Surabaya dalam mengelola sampah. Perdebatan tentang anggaran sampah DKI Jakarta muncul ketika melihat reaksi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat mendengar anggaran sebesar 3,7 triliun rupiah.

"Tentu ini menjadi pembelajaran bagi kami yang dari Jakarta dengan anggaran yang begitu besar masih harus belajar ke Surabaya. Bagaimana pengelolaan sampah yang baik, efektif dan efisien," kata Bestari Barus saat melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Surabaya.

Aku ngomong begini karena medeni (menakutkan). Gimana ndak takut, orang katanya (TPA) Bantargebang itu 2021 tutup (overload).

Melihat tidak ada gebrakan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pengelolaan sampah, membuat Ketua Fraksi Partai Nasdem DKI Jakarta itu berniat untuk menggandeng Risma pada Pildaka mendatang.

"Apakah Ibu Risma mau kita boyong ke Jakarta dalam waktu dekat? Masalah sampah ini bisa terselesaikan kalau di pilkada yang akan datang Bu Risma pindah ke Jakarta," ujarnya.

Kemudian, Risma menganggap hingga saat ini pengelolaan sampah yang ada di DKI sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, hingga 2021 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) akan mengalami overload.

"Aku ngomong begini karena medeni (menakutkan). Gimana ndak takut, orang katanya (TPA) Bantargebang itu 2021 tutup (overload). Sementara (pembangunan TPA) baru selesai 2022," kata Risma.

Sebagai kota yang memiliki anggaran yang lebih besar dari Surabaya, Risma menganggap tidak ada alasan untuk tidak bisa mengatasi sampah di Jakarta. Karena anggaran yang digelontorkan sangat besar.

"Makanya kemarin saya ngomong, itu (pembangunan TPA) harus dipercepat dan mereka (Pemprov DKI Jakarta) punya uang sehingga tidak ada alasan tidak bisa. Mereka punya uang, SILPA-nya Rp 17 triliun sampai Rp 20 triliun," ujarnya.

Menurut pandangannya, jika terlambat menangani sampah di DKI Jakarta akan berdampak sangat buruk bagi lingkungan sekitar. Seharusnya, sebagai ibu kota tidak semestinya pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan baik.

"Bisa dibayangin kalau (sampah) enggak ke angkut. Sampah di Jakarta itu 7.500 ton per hari, (TPA) yang dikelola tahun 2022 itu hanya 2.200 ton yang bisa diselesaikan di TPA itu. Masak rek Ibu Kota (banyak sampah), kan tidak mungkin itu. Itu (sampah) kalau tidak ke angkut 1.000 ton saja sudah messy (kotor)," katanya.

Anggaran Sampah Surabaya

Meski kurang detail, Risma memastikan operasional kebersihan dan pengelolaan sampah di Surabaya sebesar 30 miliar rupiah

"Untuk penyapuan Rp 4 miliar, untuk bersihkan saluran sekitar Rp 4 miliar, untuk angkutan (sampah) Rp 6 miliar, untuk beli alat itu sekitar, enggak sampai Rp 5 miliar," kata Risma mengatakan anggaran itu sepenuhnya dikelola oleh Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya.

Anggaran Sampah DKI Jakarta

Menelusuri berbagai sumber, Tagar rincikan penggunaan anggaran pengelolaan sampah di DKI Jakarta.

Pernyataan Bestari Barus menyebutkan anggaran pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,7 triliun rupiah diklarifikasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Andono Warih. 

Berstari mengatakan, anggaran tersebut bukan murni untuk pengelolaan sampah, tetapi total anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta beserta suku dinas di setiap wilayah dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) di bawah DLH.

Menurut situs Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2019, total anggaran DLH, suku dinas DLH, dan UKPD di bawahnya sebesar Rp 3,49 triliun. Anggaran tertinggi terdapat di Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) sebesar Rp 1,18 triliun, diikuti oleh Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air (UPK BA) sebesar Rp 659,9 miliar. Sementara itu, anggaran terendah terdapat di Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (UPT LLHD) sebesar Rp 19,9 miliar. []

Baca juga:

Berita terkait
0
Ganjar Pranowo, Gubernur Paling Sigap Atasi Covid-19
Ganjar Pranowo dinobatkan sebagai gubernur paling sigap dalam mengatasi pandemi Covid-19. Ini profil Gubernur Jawa Tengah tersebut.