Padang - Anggota DPR RI, Andre Rosiade, membatalkan niat melayangkan somasi terhadap Hotel Kyriad Bumiminang, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), yang menjadi lokasi penggerebekan pekerja seks komersial (PSK) beberapa waktu lalu.
Hotel tidak terlibat sama sekali dalam kasus prostitusi online. Kenapa saya ingin berikan penegasan, saya tidak ingin industri perhotelan di Kota Padang maupun Sumbar hancur gara-gara isu prostitusi.
Rencananya tersebut awalnya disampaikan Ketua DPD Gerindra Sumbar itu, karena beredarnya kuitansi pemesanan kamar hotel atas nama Andre Rosiade/Bimo. Dua kamar yang dipesan salah satunya adalah kamar nomor 606, lokasi PSK bernisial NN yang viral setelah mengaku dijebak.
"Saya pastikan tidak akan somasi hotel, karena tidak ingin merusak situasi dan memperpanjang masalah hotel ini," katanya kepada wartawa, Kamis 6 Februari 2020 malam.
Menurut Andre, jika langkah somasi dilayangkannya tentu akan menganggu industri perhotelan. "Bisa menganggu industri perhotelan. Lebih baik kita fokus saja menunggu proses hukum di kepolisian," tuturnya.
Andre sendiri membantah dirinya pernah mendatangi resepsionis hotel tersebut. Apalagi sampai memberikan KTP, sebagai syarat pemesanan kamar hotel.
"Jadi ingin saya sampaikan, Andre Rosiade tidak pernah datang ke resepsionis. Tidak pernah memberikan KTP ke resepsionis," katanya.
Dia juga menegaskan, pengungkapan prostitusi online ini tidak berhubungan sama sekali dengan pihak hotel.
"Hotel tidak terlibat sama sekali dalam kasus prostitusi online. Kenapa saya ingin berikan penegasan, saya tidak ingin industri perhotelan di Kota Padang maupun Sumbar hancur gara-gara isu prostitusi online," tuturnya.
Sebelumnya, pihak Hotel Kyriad Bumiminang tidak ambil pusing tentang ancaman somasi yang dilayangkan Andre Rosiade. Bahkan, dengan senang hati menerima ancaman tersebut.
"Kami senang disomasi. Enggak apa-apalah, semakin terang, kita buka satu persatu. Kita kan juga di bawah organisasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)," kata General Manager (GM) Hotel Kyriad Bumiminang, Fadjri, kepada wartawan.
Senada dengan itu, Ketua PHRI Sumbar, Maulana Yusran, juga menyetujui langkah somasi Andre Rosiade agar semua hal dalam kasus prostitusi online ini masuk ke jalur hukum. Namum, jika yang dipermasalahkan beredarnya kuitansi pemesanan kamar, hal itu merupakan biasa karena kuitansi bersifat umum.
“Engga apa-apa baguslah supaya semua masuk ke jalur hukum. Kuitansi tertulis seperti itu. Masalah dia mau somasi, justru malah kami menunggu disomasi," katanya. []
