Jakarta - Alissa Wahid, putri sulung Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid menilai ajakan penolakan bayar pajak oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono pada masyarakat pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak akan bisa direalisasikan. Pasalnya, menurut hasil riset 92 persen masyarakat sudah menerima hasil Pemilu 2019.
“Menurut saya, itu ajakan yang tidak bisa direalisasikan juga,” ujarnya usai diskusi Gerakan Suluh Kebangsaan di kediaman Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar No. 27, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 17 Mei 2019.
“Wong 92 persen masyarakat menerima kok hasil pemilu,” sambungnya.
Sambil mempertanyakan mau apa, jika tidak mau membayar pajak. “Kalau tidak bayar pajak terus mau apa? Mau civil of obedience (ketaatan masyarakat sipil)? Mau apa? Modalnya apa?” tanyanya.
Jadi, menurutnya tak perlu lagi menyeret masyarakat dengan menyatakan tak percaya hasil dari Pemilu. Sekali lagi menurutnya, hasil riset menunjukan 92 persen masyarakat telah menerima hasil Pemilu.
“Ini persoalannya di elit politik. Tapi elit politiknya parpol tenyata tidak begitu terpolarisasi. Jadi siapa nih?” tukasnya.
Tolak Bayar Pajak
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengajak masyarakat yang memilih pasangan calon nomor urut dua (02) Prabowo-Sandi tidak mengakui hasil Pilpres 2019 dan pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019. Salah satu caranya dengan menolak membayar pajak.
“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar, Jumat 17 Mei 2019.
Tak hanya menolak bayar pajak, Arief pun mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan diam seribu bahasa dan melakukan kritik terhadap pemerintahan. Pun meminta anggota DPR dari Partai Gerindra dan partai politik yang tergabung dalam koalisi 02 tidak membentuk DPR RI periode 2019-2014.
“Anggota DPR RI Gerindra dan parpol koalisi tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024 adalah jalan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019,” terangnya.
Cara-cara pemboikotan yang diklaim merupakan cara yang pernah dilakukan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri saat menggulingkan pemerintahan Presiden ke-2 Soeharto ini menurutnya penting dilakukan. “Ini penting agar sistem demokrasi yang jujur, bersih, san adil bisa kita pertahankan,” pungkasnya. []
