Jakarta - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjawab santai celotehan Arief Poyuono di akun medsos Twitter yang mengaitkan dirinya ke Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang sudah dibubarkan pemerintah pada 2017 lalu.
Menurut Taufan, pria kelahiran Kota Pematangsiantar itu, dirinya memang pernah diundang Hizbut Tahrir Indonesia untuk sebuah acara diskusi pada tahun 2010 membahas soal politik Amerika.
"Karena tahun 2010 pernah diundang diskusi oleh HTI. Saya katakan, saya diundang mereka diskusi soal politik Amerika. Ada Syamsul Hilal dan Pemred Waspada Online. Apa masalahnya orang diundang diskusi? Saya juga diundang diskusi kelompok lain, ada Dewan Gereja, Keuskupan Agung, GMKI, PMKRI dll. Namanya dosen biasa aja gitu," kata pria yang memang pernah menjadi dosen Fisipol Universitas Sumatera Utara di Medan.
Kemudian sambung Taufan, jika memang dirinya terkait dengan HTI, Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki data apakah dirinya terdaftar di organisasi yang sudah dibubarkan oleh pemerintah pada 19 Juli 2017 lalu.
"Data BIN kan ada siapa anggota dan pengurus HTI, saya tidak ada dalam daftar," tukasnya kepada Tagar, Rabu, 16 Desember 2020.
Baca juga:
- Komnas HAM Dalami Kasus Adu Tembak Polisi Vs Kelompok Rizieq
- Komnas HAM Laporkan Kasus Intoleransi ke Jokowi
Taufan kemudian menegaskan, semua hal itu sudah diklarifikasi dalam proses seleksi Komnas HAM oleh panitia seleksi dan di Komisi III DPR RI. "Dulu sudah di-clearance di pansel dan Komisi III," ungkapnya.
Saat seleksi, kata Taufan, dipertanyakan juga soal kedekatan dirinya dengan Gatot Pujo Nugroho, eks Gubernur Sumut yang tersangkut kasus korupsi.
"Ditanya juga waktu itu apa kenal Gatot. Saya bilang itu teman saya, saya bantuin dia waktu maju ke Gubsu. Kalau dia terlibat korupsi, kan bisa dicek apa ada nama saya di KPK. Ratusan orang diperiksa, saya tidak pernah diperiksa. Itu artinya saya tidak terlibat apapun," tandasnya.
"Lha itu Arief Poyuono temannya Edhi Prabowo, apa Arief juga korupsi? Kan gak juga," sambung Taufan.
Taufan menegaskan, pihaknya akan tetap bekerja secara maksimal dalam menangani kasus penembakan enam laskar FPI. Sejauh ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam menuntaskan kasus tersebut.
"Presiden kan juga sudah mendorong Komnas. Kami kontak terus dengan Istana," ungkapnya.[]
