Aliansi Jurnalis Independen: KPK Jangan Dikebiri

Aliansi Jurnalis Independen nilai rezim Jokowi mencoba melakukan pelemahan terhadap pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia, kebiri KPK.
Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independent (AJI) di Bundaran Gladak, Solo, Kamis sore 19 September 2019. (Foto: Tagar/Reyma Pramista).

Solo - Massa yang tergabung dalam Kamisan Solo, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan PMII Solo menggelar aksi damai menolak Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bundaran Gladak Solo, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2019.

Aksi damai dimulai sekitar pukul 16.20 WIB. Massa aksi membentangkan spanduk bertulis "Belum Terlambat Selamatkan KPK". Massa juga membawa payung dan poster.

Poster yang mereka bawa bertulis "Reformasi Dikorupsi", "KPK Anak Kandung Reformasi, Jangan Dikebiri", dan "UU KPK Direvisi, lalu R-KUHP, Terus Apa Lagi?".

Humas aksi Kamisan Solo Munawar menerangkan aksi menolak revisi UU KPK sebagai salah satu bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertentangan dengan suara rakyat.

"Hari ini kita tahu bahwa rezim Jokowi mencoba melakukan pelemahan-pelemahan terhadap pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia," kata Munawar.

Dia mencontohkan upaya pelemahan terjadi ketika Ketua KPK tidak lagi dipilih dari orang yang murni dari pegiat HAM, melainkan dari kepolisian. Padahal, KPK dan kepolisian sering kali berkonflik.

"Kepolisian di Indonesia yang kita tahu mereka adalah institusi yang korup," terang dia.

Oleh karena itu, dalam aksinya mereka mengangkat tentang Revisi UU KPK, karena pemberantasan korupsi merupakan kewajiban negara untuk rakyat.

"Agar tidak ada lagi pencurian-pencurian terhadap uang rakyat. KPK adalah hasil perjuangan demokrasi yang harus dipertahankan," ujarnya.

Untuk diketahui, Aksi Kamisan Solo turut dijaga aparat kepolisian dari Polresta Solo. Selama aksi berlangsung arus lalu lintas kendaraan di kawasan tersebut sempat tersendat. []

Berita terkait
Imam Nahrawi Tersangka, KPK Semakin Soroti Kemenpora
Penetapan tersangka Imam Nahrawi, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan tata kelola di Kemenpora banyak yang harus diperbaiki.
Masyarakat Antikorupsi Laporkan Pelemahan KPK ke PBB
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi berencana mengirimkan surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres, demi melaporkan upaya pelemahan terhadap KPK.
Jokowi Hormati KPK Menetapkan Imam Nahrawi Tersangka
Jokowi menghormati apa yang sudah diputuskan oleh KPK, dengan penetapan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka.
0
Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan PMK pada Hewan Ternak
Pemerintah akan bentuk Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) untuk menanggulangi PMK yang serang hewan ternak di Indonesia