UNTUK INDONESIA
Alasan Pemerintah Jokowi Hapus Ujian Nasional 2020
Alasan Pemerintah Jokowi menghapus Ujian Nasional (UN) 2020 muncul ketika Mendikbud Nadiem Makarim rapat bersama kepala negara.
Presiden Joko Widodo memberikan kata sambutan dalam pembukaan Asian Agriculture and Food Forum (ASAFF) tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Maret 2020. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay/hp)

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memutuskan untuk meniadakan Ujian Nasional (UN) 2020 untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. Formula untuk mengganti UN sebagai penentu kelulusan siswa saat ini masih digodok.

Hal itu disampaikan Nadiem saat rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui video conference, Selasa, 24 Maret 2020. Nadiem menjelaskan beberapa alasan UN bagi SD, SMP, dan SMA tahun 2020 dibatalkan.

"Setelah kami pertimbangkan dan diskusikan dengan presiden serta instansi lain, kami telah memutuskan untuk membatalkan Ujian Nasional di tahun 2020 ini. Alasan nomor satu adalah prinsip dasar dari Kemendikbud, yang terpenting adalah keamanan dan kesehatan siswa kita, " kata Nadiem dalam konferensi pers, melalui video conference, Selasa, 24 Maret 2020.

Karena kita sudah tahu juga bahwa sebenarnya bukan menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Menurutnya, aspek keamanan sangat diperhatikan pemerintah. Terlebih, pemerintah saat ini sedang berupaya memutus mata dantai penyebafan virus corona di Tanah Air.

"Keamanan keluarga mereka (para siswa), dan kakek nenek siswa-siswa tersebut. Kalaupun kita melakukan UN di dalam tempat pengujian yang harus dikumpulkan, bisa menimbulkan risiko kesehatan besar tak hanya bagi siswa tapi juga keluarga dari siswa tersebut," ucap dia.

Nadiem menyebut, dengan dibatalkannya UN tidak akan menjadi kendala ke depannya bagi para siswa, karena baginya UN bukan syarat penentuan kelulusan seorang siswa.

"Oleh karena itu, UN dibatalkan tahun 2020. Karena kita sudah tahu juga bahwa sebenarnya bukan menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadinya setelah kami timbang pro kontranya, bahwa lebih banyak risiko dari pada benefit untuk melanjutkan UN," tutur Nadiem.

Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan UN bagi siswa tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat resmi ditiadakan di tengah merebaknya virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Salah satu opsi memakai nilai raport menjadi pertimbangan untuk menentukan kelulusan siswa.

Pernyataan anggota DPR dari komisi yang membidangi pendidikan, olahraga dan sejarah tersebut disimpulkan setelah rapat konsultasi antara Komisi X DPR dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) digelar melalui video conference pada Senin malam, 23 Maret 2020.

Sejatinya UN bagi siswa SMA akan digelar pada 30 Maret-2 April 2020. Sementara UN tingkat SMP dan MTS sedang dijadwalkan paling lambat pada akhir April 2020. Namun, karena pasien positif corona yang terus merangkak naik di Tanah Air maka sejumlah opsi diperbincangkan. Huda pun menginformasikannya ke awak media.

"Dari rapat konsultasi via daring (online) antara anggota Komisi X dan Mendikbud Nadiem Makarim maka disiapkan berbagai opsi untuk menentukan metode kelulusan siswa salah satunya dengan nilai kumulatif dalam raport," kata Huda lewat keterangan tertulis yang diterima Tagar, Selasa, 23 Maret 2020. []

Berita terkait
Sah! Ujian Nasional SD, SMP dan SMA Ditiadakan
Ujian nasional (UN) bagi siswa tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat resmi ditiadakan di tengah merebaknya virus corona.
Pulang Jakarta, Mahasiswa Aceh Berstatus ODP Corona
Usai pulang dari Jakarta, Mahasiswa Aceh berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) corona.
PHK di Tengah Corona, Jokowi Anggarkan Rp 10 Triliun
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggarkan dana Rp 10 triliun untuk mengantisipasi lonjakan PHK di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
0
Khofifah: May Day Risiko Besar Penularan Covid-19
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta kepada buruh untuk tidak turun ke jalan memperingati May Day Hari Buruh Internasional.