Pamekasan - Sepekan terakhir masalah tembakau di Kabupaten Pamekasan jadi perbincangan masyarakat. Terutama soal harga dan kualitas tembakau. Seperti break event point (BEP) yang masih dipersoalkan.
Masalah ini direspon banyak pihak. Terutama sejumlah kalangan aktivis. Sayang, mereka beda haluan dalam mengawal masalah tata niaga tembakau. Sebagian ada yang memprotes dengan menggelar aksi demo, ada pula dengan cara beraudiensi.
Pantauan Tagar, ada empat sikap elemen aktivis menyikapi masalah tembakau dengan cara berbeda. Akan tetapi tema besarnya sama, yakni mendesak pemerintah untuk memperjuangkan nasib petani tembakau agar "sejahtera".
Empat aktivis tersebut meliputi, masyarakat gabungan antara mahasiswa dan petani tembakau, jaringan kawal Jawa Timur dan institut kajian dan riset daerah, forum lembaga swadaya masyarakat, dan peguyuban petani tembakau Madura Jawa Timur.
Seruan ke empat aktivis ini mendapat perlakuan berbeda dari pemerintah. Terutama dari sisi pelayanan. Misalkan ketika demo dan audiensi.
Tuntutan mereka pun untuk bertemu Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, tidak semua terkabulkan. Namun pejabat yang membidanginya seperti Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bambang Edy Suprapto, yang selalu melayani masyarakat.
Beda lagi dengan kelompok aktivis yang menyikapi tembakau dengan cara audiensi. Tentu Bupati Baddrut selama tidak punya jadwal dinas lain, mereka akan ditemui.
Hiruk pikuk masalah tembakau, sempat membuat semua aktivis di Pamekasan naik hitam. Sebab demo tembakau yang tak ditemui Bupati, disebut sebagai demo bayaran.
Pernyataan tersebut, disikapi serius oleh mereka. Bahkan Bupati Baddrut dilaporkan ke Polres Pamekasan dengan dugaan kasus pencemaran nama baik dan didesak meminta maaf secara terbuka kepada publik.
Di giliran aksi berikutnya, Bupati Baddrut menemui peserta demo. Alhasil pernyataannya soal demo bayaran disampaikan dengan niat mengklarifikasi. Namun peserta demo ogah mendengarkan klarifikasi tersebut.
"Saya tidak asal menuding, demo bayaran ini disampaikan banyak pihak lewat pesan WhatsApp. Barusan saya mau klarifikasi, tapi tidak mau," kata Bupati Baddrut.
Meski demikian, Bupati Baddrut tetap menampung semua aspirasi masyarakat. Menurutnya, selama tujuannya untuk kesejahteraan rakyat, ia akan mendukung dan mengawalnya.
"Hanya tidak bisa langsung terealisasi. Persoalan tembakau kan sudah ada Perda-nya, mana yang perlu direvisi dan mana yang harus dipertahankan. Pemerintah daerah akan terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan DPRD Pamekasan," ungkapnya.
Direktur Forum Masyarakat Madani Sunawar menyampaikan, kelompok aktivis harus konsisten dalam mengawal program pembangunan. Komitmen menyamakan persepsi menjadi hal utama yang harus dipertahankan.
"Kalau semua tujuannya sama, kenapa tidak bersatu. Nanti pemerintah capek melayani masyarakat yang hanya menyoroti program dari satu aspek pandangan yang sama," kata Sunawar kepada Tagar, Selasa 17 September 2019.
Dari itu, ia menyarankan agar publik tidak dibuat bingung terhadap gerakan yang dilancarkan. Misalkan satu kawalan program sudah selesai, agar pindah ke program lain. Tidak seperti masalah tembakau yang tak berkesudahan.
"Kami berharap para aktivis bersatu berjalan beriringan, jangan ada yang pisah," ungkapnya.
Sementara itu, aktivis jaka jatim Musfiq Mtw beralasan, ketidaksamaan persepsi di tubuh aktivis bukanlah hal baru. Pihaknya meyakini bahwa semua aktivis memiliki tujuan sama yakni demi demi kemajuan dan perkembangan daerah.
"Kalau tidak sama, itu urusan masing-masing. Tapi demo tembakau yang kami gelar sudah berdasarkan temua di bawah," tandasnya. []
Baca juga:
- 2 Agen BPNT Pamekasan Timbun Sembako Dilapor ke Kejari
- Di Pamekasan, Sembako Penerima BPNT Ditahan
- Bupati Pamekasan Diberi Hadiah Pakaian Dalam Wanita
