Medan - Ikatan Profesi Komputer Informatika Indonesia (IPKIN) Cabang Sumut menyoroti pengakuan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution yang mengatakan akun WhatsApp pribadinya diretas.
Sekretaris Umum IPKIN Cabang Sumut, Fauzan Nurahmadi memandang aneh lantaran Akhyar Nasution tidak melaporkan peristiwa peretasan tersebut kepada pihak kepolisian. Padahal, peretasan akun media sosial merupakan kejahatan dunia siber.
"Saya pribadi merasa sedikit aneh jika hanya WA yang teretas. Karena untuk masuk ke WA harus ada nomor handphone. Nomor handphone itu pasti terkoneksi ke akun medsos lain. Mungkin ini perlu didalami lagi. Saya pribadi sarankan harus dilaporkan, bukan dibiarin," tutur Fauzan dalam Ngobrol Pagi IPKIN bertema 'Pilkada Tanpa Hoaks' di Jalan Dr Mansyur Medan, Senin, 14 September 2020.
Jika WA diretas, lanjut Fauzan, ciri-ciri paling nyata adalah status WA tetap online meski kita telah mematikan handphone atau paket data.
"Kalau mau di-trace (lacak jejak) butuh waktu tidak terlalu lama, untuk mencari asal muasalnya. Biasanya kurang lebih 2-3 jam sudah diketahui siapa yang meretas handphone atau WhatsApp-nya," ujarnya.
Sebagai pihak yang memiliki keahlian dan berprofesi di bidang teknologi information dan komunikasi (TIK), IPKIN Sumut merasa perlu mengkaji pernyataan Plt Wali Kota Medan tersebut.
Dengan memiliki sertifikasi keahlian di sektor komputer dan informatika, IPKIN Sumut menyayangkan pernyataan petahana yang tidak dilanjutkan dengan laporan polisi atas peretasan WhatsApp-nya.
Hukum memastikan kontestasi Pilkada Kota Medan ke depan itu dilaksanakan secara jujur dan adil, dan dikawal oleh rakyat
"Selayaknya seorang publik figur yang juga sebagai kandidat Wali Kota Medan, Pak Akhyar melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian untuk diusut peretas WhatsApp-nya, kami di IPKIN siap membantu jika peristiwa itu dilanjutkan dengan laporan polisi," ujarnya.
Berdasarkan kondisi tersebut, menurut Fauzan, IPKIN Cabang Sumut amat menyayangkan sikap Akhyar Nasution.
Sebagai kandidat Wali Kota Medan, ungkapnya pula, Akhyar terkesan menggunakan situasi jelang pilkada untuk menarik simpati publik.
"Sikap Akhyar ini berpotensi mencederai pilkada, dengan informasi yang diduga hoaks," tegasnya.
Dari aspek konstitusional, akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Dr Mirza Nasution yang hadir sebagai pemantik dalam Ngobrol Pagi 'Pilkada Tanpa Hoax' ini menyebutkan, kontestasi Pilkada Kota Medan perlu mendapat pengawalan ketat oleh rakyat.
"Ya hukum memastikan kontestasi Pilkada Kota Medan ke depan itu dilaksanakan secara jujur dan adil, dan dikawal oleh rakyat melalui demokrasi yang sehati. Jadi para kandidat pun harus setara dimulai dari start pemilihan kontestasi ini, sehingga menggairahkan dan membangkitkan partisipasi aktif rakyat dalam pilkada ini," tutur pengamat hukum tata negara ini.
Tema pada Ngobrol Pagi IPKIN Sumatera Utara ini merujuk pada situasi dan kondisi dalam tahapan menuju pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.
Diketahui, akun Facebook Humas Pemko Medan juga dijadikan sarana untuk menyebarluaskan informasi bahwa WhatsApp Akhyar Nasution telah diretas.
Namun, sejauh ini tak ada laporan resmi yang disampaikan Akhyar kepada pihak kepolisian. Lebih dari itu, tak ada peristiwa lain yang mencuat ke publik sehubungan peretasan dimaksud. []
