Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung sepakat dengan dewan pimpinan pusat partai terkait Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar digelar sesuai jadwal, yaitu Desember 2019.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan munas dilaksanakan Desember untuk meredam gejolak internal yang terlalu berlebihan, di tengah adanya dorongan sebagian tokoh Golkar mempercepat penyelenggaraan munas.
Golkar harus menyiapkan mekanisme dan aturan main munas tersebut dan mempersilakan secara demokratis bagi siapa pun, yang ingin maju menjadi ketua umum.
"Saya pikir ikuti saja ketentuannya, kita tetap berpegang pada pelaksanaan Desember 2019," kata Akbar Tanjung di Jakarta, Kamis, 5 September 2019, seperti diberitaka Antara.
Akbar Tanjung mengatakan yang terpenting sekarang ini adalah Golkar harus menyiapkan mekanisme dan aturan main munas tersebut dan mempersilakan secara demokratis bagi siapa pun, yang ingin maju menjadi ketua umum.
Menurut dia, dinamika menjelang munas nanti adalah hal yang biasa dengan adanya bentuk-bentuk dukungan dari daerah-daerah.
"Sehingga, kalau ada gerakan dukung-mendukung itu harus dihormati. Katakanlah Airlangga turun ke daerah dan ada deklarasi dukungan itu harus dihormati. Begitu juga dukungan untuk calon lain harus dihargai agar dinamika demokratis benar-benar berjalan," ucap dia.
Sementara, Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio mengungkapkan Munas Golkar sebaiknya memang harus dilaksanakan sesuai jadwal, untuk menghindari terulangnya konflik.
Dia menilai percepatan munas hanya akan menimbulkan konflik di internal Golkar. "Golkar ini kan pernah hampir pecah. Kita harap agar sekarang suasana kondusif dijaga, jangan sampai soal pelaksanaan munas menimbulkan konflik lagi. Kalau memang waktunya Desember ya sebaiknya diikuti saja," ujar Hendri.[]
Baca juga:
- Golkar Ajak Publik Menyoroti Rekam Jejak Capim KPK
- Akbar Tanjung: Golkar Tidak akan Meminta Jatah Menteri
