Akbar Tanjung: Golkar Tidak akan Meminta Jatah Menteri

Dari sisi sumber daya manusia, Partai Golkar memiliki banyak stok menteri di berbagai bidang.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung saat memberikan keterangan kepada awak media di sela Dialog Partai Golkar di Yoguakarta, Rabu (30/1). (Foto : Tagar/Ridwan Anshori)

Yogyakarta, (Tagar 31/1/2019) - PKB meminta jatah 10 kursi menteri jika pasangan Joko Widodo-Ma'ruf menang di Pilpres 2019. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat menemui Jamaah Muslimat NU di Kompleks DPR RI, Minggu (27/1).

Namun Partai Golkar dengan tegas tidak akan memintanya jika pasangan calon 01 memenangi Pilpres 2019. Alasannya, untuk menentukan siapa menteri dipilih merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung menegaskan, Golkar tidak akan meminta jatah menteri. 

"Kami yakin kepada tema-tema perjuangan, prinsip-prinsip perjuangan dan program yang direncanakan beliau (Jokowi-Ma'ruf) jika terpilih, itu yang kami sampaikan. Kami tidak mikir berapa-berapa kursi biar beliau saja," katanya kepada Tagar News di sela-sela Dialog Partai Golkar di Yogyakarta, Rabu (30/1).

Namun, jika presiden terpilih  memilih menteri dari Golkar, partai yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto ini selalu siap. 

"Dari sisi sumber daya manusia, Partai Golkar memiliki banyak stok menteri di berbagai bidang. Sehingga secara prinsip Golkar selalu siap jika pada Pilpres 2019 Jokowi menang dan meminta SDM dari Golkar untuk menjadi menteri," paparnya.

Akbar menegaskan, yang perlu digarisbawahi adalah Golkar sama sekali tidak menuntut menteri dengan jumlah tertentu. Pasalnya, jika partai menuntut jumlah menteri juatru dikhawatirkan menjadi tidak baik saat menjalankan sebagai menteri.

Dia mengungkapkan, prinsip dari pemilihan menteri sepenuhnya hak prerogatif presiden. Hak itu jangan diganggu namun harus dihormati. 

"Kami menghormati presiden terpilih ya Insyaallah, kami juga menghormati hak prerogatif presiden. Kami tidak menuntut seperti yang disampaikan PKB itu," tegasnya.

Yang jelas, kata dia, Partai Golkar yang sudah menjatuhkan pilihannya mengusung pasangan calon 01 bisa mendongkrak perolehan suara di Pemilu 2019. 

"Harapan kami dengan mendukung pasangan 01 juga berdampak pada perolehan suara Partai Golkar di legislatif," pintanya.

Dia mengakui, selama ini memang pandangan dan pegangan Jokowi itu PDIP. Namun,  diihat kepemimpinan Jokowi dengan slogan kerja kerja kerja, maka hal itu sebenarnya menguntungkan Partai Golkar. 

"Kerja kerja kerja itu sebenarnya juga identik dengan Golkar. Golkar kan golongan karya. Karya itu kan kerja. Jadi sebenarnya apa yang menjadi slogan Pak Jokowi itu sejalan dengan landasan perjuangan Partai Golkar," jelasnya.

Ketua Bidang Petani, Buruh, Nelayan dan Ormas DPP Partai Golkar Gandung Pardiman mengaku optimistis perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 2019 lebih bagus dibanding 2009 dan 2014 lalu.  

"Kita sudah teruji, dari partai ini lahir partai-partai baru seperti Demokrat, Nasdem, Gerindra, Hanura dan terakhir Berkarya. Nyatanya Partai Golkar tetap tinggi," ungkapnya.

Namun Gandung, meminta kepada caleg Partai golkar untuk serius berjuang dalam Pemilu dan Pilpres. 

"Caleg (Partai Golkar) jangan hanya mengandalkan kaya, apalagi hanya diam. Tetapi rajin srawung (berinteraksi) dengan mayarakat," ungkapnya. []

Berita terkait