Lombok, (Tagar 15/9/2018) – Terkait penanganan bencana gempa Lombok, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menyelenggarakan diskusi publik di Kantor KAHMI Center Jakarta, Jumat (14/9/2018) kemarin.
Diskusi publik diadakan dalam rangka HUT KAHMI ke-52 bertajuk Membangun Komitmen Percepatan Bantuan dan Rehabilitasi Bencana Gempa Lombok.
Hadir pada saat diskusi publik itu sebagai penanggap kebijakan Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, Bupati Lombok Timur terpilih, Sukiman Azmy, dan Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid.
Adapun Kepala Direktorat Penanganan Pengungsi, Kedeputian Rehabilitasi Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Budi Erwanto dan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR, Didit Achdiat tampil sebagai narasumber.
Selain itu hadir pula sesepuh KAHMI yang juga mantan Menteri Perumahan Rakyat Akbar Tandjung dan Koordinator Presidium KAHMI, Prof Siti Zuhro.
Koordinator penyelenggara kegiatan Anthony Hilman menyampaikan, rangkaian kegiatan diskusi publik merupakan komitmen KAHMI untuk aksi kemanusiaan, wujud rangkaian empati, dan simpati terhadap warga terdampak gempa.
Koordinator Majelis Nasional KAHMI, Siti Zuhro menyatakan berinisiatif untuk datang ke Lombok memberikan empati dan bantuan dari hasil urunan Majelis Nasional bersama Majelis Wilayah.
"Berharap dari BNPB terus bisa bekerja sama dalam penanganan bencana untuk percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi gempa bumi," jelasnya.
Kepala Direktorat Penanganan Pengungsi, Kedeputian Rehabilitasi Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Budi Erwanto, menyatakan Gempa Bumi Lombok termasuk lex specialis, gempa yang terpusat dan ada gempa susulan yang cukup besar.
Dari mekanisme penanggulangan gempa, menggunakan dana siap pakai yang ada di BNPB, selebihnya ada pada Kementerian Keuangan.
"Dari pendataan yang ada di BNPB, sarana yang mengalami kerusakan, terutama sarana sekolah untuk disegerakan sehingga bisa berkegiatan belajar mengajar. Begitu pula sarana ibadah dan fasilitas pasar," tandasnya.
Sedangkan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR, Didit Achdiat menyampaikan Program Model Risha terdapat dua kategori yaitu yang berasal dari bahan baku beton ringan dan bahan papan konvensional.
PUPR telah melakukan pelatihan rekonstruksi model Risha sebanyak 19 kali. Di antaranya di Lombok Utara pada delapan lokasi, Lombok Barat pada lima lokasi, Lombok Tengah dua lokasi, dan di Lombok Timur pada empat lokasi pelatihan.
Sementara itu, Bupati Lombok Utara menyatakan hampir semua rumah di Kabupaten Lombok Utara terdampak gempa. Salah satu yang paling terkena dampaknya adalah sektor pendidikan termasuk pesantren.
"Sarana infrastuktur pendidikan di Kabupaten Lombok Utara terdampak gempa, memerlukan sedikitnya 1.700 tenda untuk kegiatan pendidikan dan normalisasi ruang sekolah," tutur Najmul.
Disebutkan, Kementerian Pendidikan sudah memberikan bantuan stimulan sebesar sepuluh juta rupiah kepada Guru PNS dan dua belas juta rupiah kepada Guru bukan PNS yang menjadi korban gempa.
Bupati melanjutkan bahwa meskipun ada dikotomi sekolah negeri dan sekolah swasta, tetapi tidak ada sebutan siswa negeri atau siswa swasta, sehingga kebijakan perlu diberikan pula kepada sekolah atau madrasah swasta.
Adapun mengenai konsep rumah model Rumah Instan Sehat Sederhana (Risha), dari diskusi dinyatakan bahwa Risha salah satu pilihan yang bisa digunakan untuk membangun model rumah tahan gempa, tetapi bukan satu-satunya pilihan.
Bupati Lombok Timur berharap agar masyarakat diberikan keleluasaan bisa membangun rumah tahan gempa sendiri yang dananya bersumber dari program Risha.
"Masyarakat Lombok sebenarnya mengenal struktur rumah tradisional yang tahan gempa, disebut dengan Rumah Bala yang dibangun tanpa menggunakan paku. Rumah tradisional ini sudah teruji di masa lalu, tetapi saat ini sudah banyak ditinggalkan, sehingga ada peluang untuk dikembangkan lagi sebagai alternatif rumah tahan gempa," tutur bupati terpilih dari Lombok Timur itu.
Sukiman juga menambahkan bahwa masyarakat Lombok tidak menginginkan Risha menjadi satu-satunya pilihan.
Senada dengan Bupati Lombok Utara dan Bupati Lombok Timur, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid, menegaskan bahwa sebaiknya kebijakan bantuan rumah tidak dibuat satu jenis saja, tetapi ada banyak pilihan.
Saat ini, kata dia, bantuan huntara yang standarnya senilai 2,5 juta dalam perencanaan, namun dalam prakteknya bisa membengkak 3 kali lipat. Hal ini disebabkan harga-harga material naik dan terbatas persediaannya.
"Oleh karena itu, baiknya bersepakat agar juklak pelaksanaan program Risha bisa dibuat lebih sederhana. Agar masyarakat bisa mengakses sebagian dana yang ada untuk menghadapi musim hujan tiba," ungkap Fauzan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasehat KAHMI, Akbar Tanjung menyampaikan agar seluruh kekuatan digalakkan untuk membantu masyarakat korban gempa.
"Ini wujud tanggung jawab warga HMI dan KAHMI dalam mewujudkan cita-cita perjuangan. Oleh karena itu instansi-instansi perlu diperkuat, terutama dalam hal koordinasi, baik vertikal maupun horizontal," kata mantan Menteri Perumahan Rakyat Era Presiden Soeharto itu. []
