Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah masuk menjadi salah satu kandidat Badan Otorita ibu kota baru.
"Kandidatnya ada banyak, satu Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyono, empat Pak Azwar Anas," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 3 Maret 2020, seperti diberitakan Antara.
Jadi untuk otoritas ibu kota negara, kita akan segera menandatangani Perpres di situ ada CEO-nya.
Untuk informasi, Bambang Brodjonegoro adalah mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang saat ini menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional.
Baca juga: Demokrat Sebut Anies Nikmati Kerja Ahok Cegah Banjir
Sedangkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merupakan Gubernur DKI Jakarta 2014-2017 yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Tumiyana merupakan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) sementara Abdullah Azwar Anas saat menjabat sebagai Bupati Banyuwangi.
Untuk menunjuk Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Jokowi akan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres), diperkirakan akan keluar pada minggu ini
"Jadi untuk otoritas ibu kota negara, kita akan segera menandatangani Perpres di situ ada CEO-nya. Namun, sampai sekarang belum diputuskan, dan akan segera diputuskan Insya Allah dalam minggu ini," ujar Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan ibu kota baru akan dipimpin seseorang setingkat menteri. Nantinya, pejabat setingkat menteri tersebut langsung akan dipilih oleh Presiden Jokowi.
Badan otorita tersebut kelak memiliki tugas, mulai dari mempersiapkan, membangun hingga memproses pemindahan itu sendiri.
Baca juga: Sandiaga Uno Support Ahok Jadi Komisaris Pertamina
Badan otorita, kata Suharso, akan diberikan wewenang atas pengelolaan tanah, lahan, serta agar proses pembangunan dapat tersentralistik dengan baik secara administrasi terutama, dalam hal kewenangan atas lahan saat dibuat sebuah kerjasama dengan pihak ketiga.
Rencananya Rancangan Undang Undang (RUU) Ibu Kota Negara juga akan diajukan ke DPR pada Maret, seusai masa reses DPR sedangkan rencana induk akan didetailkan pada semester 1 2020, sehingga pada akhir 2020 sudah ada ground breaking.
Pada 2024 Ibu Kota Negara Indonesia akan pindah ke ibu kota baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Pada 23 Desember 2019 lalu, sudah ditetapkan desain dengan judul Nagara Rimba Nusa sebagai Pemenang Pertama Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara.
Konsep Nagara Rimba Nusa ditawarkan oleh tim Urban+ dengan membawa keseimbangan antara tata kota modern, pembangunan manusia, sifat manusia, dan kelestarian alam.
Kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit, karena bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare ditambah dengan kawasan cadangan, totalnya mencapai 410 ribu hektar dengan kawasan inti seluas 56 ribu hektare.
Ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster, yaitu klaster pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan serta klaster riset dan teknologi.
Pemerintah juga sudah meminta tiga tokoh internasional untuk duduk sebagai Dewan Pengarah. Ketiganya adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Syekh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, CEO Softbank Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. []
Baca juga: PSI Doakan Ahok yang Sebut Partai Baru Omong Gede
