Surabaya - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengungkapkan terdapat 2.975 desa di seluruh Indonesia tersendat pencairan Alokasi Dana Desa (ADD). Tersendatnya pencairan ADD tersebut, dikarena sejumlah desa belum melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrembangdes).
Tito mengatakan berdasarkan data, setidaknya ada 3000 desa yang ada di Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya 25 desa yang sudah cair ADD.
Kalau belum membuat (APBDes) maka Menkeu belum bisa mentransfer. Itu masalah penting.
"Dari beberapa provinsi, ada 3000 desa hanya 25 desa itupun cuma 1 kabupaten yang ditransfer," ujar Tito di Hotel ShangriLa Surabaya, Rabu, 4 Maret 2020.
Tito menjelaskan akibat belum melakukan Musrembangdes untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Menteri Keuangan tidak bisa mentransfer ADD tersebut.
"Kalau belum membuat (APBDes) maka Menkeu belum bisa mentransfer. Itu masalah penting," katanya.
Meski demikian, untuk wilayah Jawa Timur, Tito mengapresiasi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang berhasil membuat desa di Jatim mendapatkan dana desa. Pemerintah pusat telah mentransfer dana Rp 3 triliun ke desa-desa di seluruh kabupaten/kota.
"Karena Jatim sudah tertransfer Rp 3 triliun ke desa-desa di seluruh kabupaten Jatim," ujarnya.
Tito mengatakan seharusnya kepala desa di Jatim sudah jauh hari melakukan musyawarah dusun dan desa. Dengan begitu, akhir Februari 2020 dana dari pemerintah pusat tersebut sebesar Rp 3 triliun ditransfer ke desa-desa
Mantan Kapolri itu meminta daerah yang sudah mendapatkan transferan dana desa dari Kemenkeu agar segera membelanjakannya untuk pembangunan. Hal ini juga instruksi dari Presiden RI Joko Widodo.
Dalam kesempatan itu, Tito mengkritik pemerintah daerah yang masih terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kepala daerah seharisnya mulai memikirkan menambah pemasukan lain guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Sekarang ini PAD daerah (provinsi) masih 46 persen menyumbang APBD masing-masing. Meski ada yang PAD cukup tinggi seperti DKI Jakarta dan Jatim. Tapi masih ada yang rendah seperti Papua dan Maluku," ujarnya
Di kabupaten/kota, kondisinya lebih buruk, rata-rata PAD-nya hanya 20 persen. Artinya 80 persen anggarannya masih sangat tergantung transfer pemerintah pusat.
Meskipun tidak ditampiknya ada beberapa kabupaten/kota seperti Bandung dan Bali yang memiliki PAD cukup tinggi dari pariwisata. []
