Abdon Nababan: PT TPL Harus ke Luar dari Kawasan Danau Toba

PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL sejak awal pendiriannya sudah diperkirakan para ahli ekologi menjadi sumber krisis sosio-ekologi di Sumatera.
Abdon Nababan. (Foto: Tagar/Ist)

Medan - PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL yang dulunya bernama Inti Indorayon Utama (IIU) sejak awal pendiriannya sudah diperkirakan para ahli ekologi seperti Profesor Soemarwoto dan pegiat lingkungan akan menjadi sumber krisis sosio-ekologi di Sumatera.

"Lokasi pabrik dan konsesinya berada di dataran tinggi dan pegunungan. Industri rayon dan pulp itu termasuk industri kotor karena memproduksi limbah yang bersifat beracun dan berbahaya. Membangun pabrik IIU yang sekarang jadi PT TPL di Porsea itu seperti membangun toilet raksasa di hulu sungai yang akan menyebarkan racun, penyakit, dan bau busuk ke hilir dan sekitarnya," kata Abdon Nababan, Wakil Ketua Dewan Nasional AMAN yang juga Ketua Dewan Pengawas Forest Watch Indonesia kepada Tagar, Kamis, 31 Desember 2020.

Di mana pun di seluruh dunia, kata Abdon, industri kotor semacam pabrik rayon dan pulp ini hanya ada di pesisir dan dataran rendah.

"Lokasi pabrik PT TPL ini melawan prinsip ekologi. Menentang hukum alam," tukasnya.

Demikian juga dengan pemberian konsesi hutan tanaman industri atau HTI di sekitar Kawasan Danau Toba, yang sudah dikenal di dunia salah satu kawasan geologis yang unik dan indah tapi sekaligus rentan, merupakan kebijakan Pemerintah Soeharto yang sembrono dan bodoh.

"HTI itu secara ekologis bukan hutan tapi kebun serat monokultur. Monokulturisasi vegetasi di kawasan Danau Toba itu suatu kebodohan ekologis yang sulit diterima akal sehat," tandasnya.

Tidak seberapa diperoleh dari industri-industri itu jika memang huta kita ini dikelola dengan baik potensi yang ada

Di samping krisis ekologi, lanjut dia, kehadiran PT TPL juga memicu krisis sosial dan konflik agraria yang keras.

Karena konsesi HTI yang diberikan pemerintah ini secara historis dan kultural merupakan wilayah adat yang terbagi habis oleh kepemilikan huta na marmarga (kampung yang bermarga) dan marga na marhuta (marga yang berkampung).

PT Toba Pulp LestariPT Toba Pulp Lestari di Porsea, Toba, Sumut. (Foto: Tagar/PT TPL)

Menurutnya, kawasan hutan yang dikonsesikan ini adalah areal yang belum berkekuatan hukum tetap, karena belum dilakukan pengukuhan kawasan sesuai prosedur yang baik dan benar.

Baca juga:

Konsesi HTI PT TPL yang luasnya 180 ribu hektare ini masih bermasalah secara hukum karena sebagian besar kawasan hutannya belum ditata batas dan dikukuhkan

"Kehadiran IIU/TPL di Tano Batak adalah sumber krisis sosial dan perampasan wilayah masyarakat adat. Kalau Tano Batak mau selamat dari kekacauan sosial dan konflik agraria, dan Kawasan Danau Toba tetap indah dan lestari untuk dinikmati oleh lebih banyak manusia lintas generasi, maka PT TPL, baik pabriknya maupun konsesinya harus ke luar dari sana," pungkas Abdon.

Pengurus Kaldera Toba Unesco Global Geopark, Wilmar Simanjorang secara terpisah mengatakan, Danau Toba kalau dikelola dengan potensinya yang ada, baik lingkungan, budaya, dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, tidak perlu ada industri.

"Keindahan yang menjadi berkat bagi Danau Toba, tidak perlu ada industri yang lebih cenderung merusak lingkungan. Baik industri hulu seperti industri TPL. Di mana dulu di konsesinya yang sekarang ada hutan kayu alam, lalu dikonversi menjadi industri maka endemik-endemik yang ada di sana, sungai-sungai yang mengalir ke Danau Toba pasti terganggu," kata Wilmar.

Wilmar juga meragukan niat baik Presiden Jokowi untuk membangun Kawasan Danau Toba menjadi pariwisata berkelas dunia tidak akan terwujud jika ekosistem rusak oleh industri hulu, hilir dan juga industri domestik.

"Harus bersih industri di Kawasan Danau Toba. Tidak seberapa diperoleh dari industri-industri itu jika memang huta kita ini dikelola dengan baik potensi yang ada," tukasnya.[]

Berita terkait
Menparekraf Sandiaga Uno di Danau Toba Pakai Batik Batak
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menginjakkan kaki di Kawasan Danau Toba.
Martin Minta Sandiaga Uno Percepat Visi Jokowi soal Danau Toba
Martin Manurung mengingatkan Sandiaga untuk mempercepat visi Presiden Jokowi terkait kawasan wisata super prioritas, salah satunya Danau Toba.
Danau Toba Tak Perlu Hotel Berbintang, Benahi Rumah Batak
Luhut Pandjaitan ajak investor dari Cina membangun hotel berbintang di Kawasan Danau Toba. Kritik pun datang dari Wilmar Simanjorang.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.