Abaikan Wiranto, FUI Jatim ke Jakarta Aksi 22 Mei

Koordinator aksi Ustaz Sasmito menegaskan pihaknya akan tetap datang ke Jakarta untuk ikut bergabung dalam aksi 22 Mei nanti
Aksi FUI Jatim di depan kantor Bawaslu Jatim di Jalan Tanggulangin, Surabaya, Jumat 17 Mei 2019. (Foto: Tagar/Fajar Ihwan)

Surabaya - Rencana aksi 22 Mei 2019 di Jakarta membuat Menko Polhukam Wiranto memerintahkan Polda dan Pangdam se-Indonesia untuk menahan pergerakan warga untuk menggelar aksi di Jakarta.

Ternyata perintah itu tak membuat gentar Forum Umat Islam (FUI) Jawa Timur (Jatim) untuk tetap hadir di agenda aksi 22 Mei nanti.

Koordinator aksi Ustaz Sasmito menegaskan pihaknya akan tetap datang ke Jakarta untuk ikut bergabung dalam aksi 22 Mei nanti.

Dia menyebut lucu adanya larangan yang disampaikan Menko Polhukam Wiranto untuk datang ke Jakarta. "Lucu, itu kan aspirasi umat. Tidak boleh ada yang melarang," tegasnya.

Baca juga: Emak-emak Surabaya Protes Pemilu

Dia juga menegaskan aksi 22 Mei adalah untuk menyuarakan Pemilu yang Jujur dan Adil (Jurdil). "Untuk pengerahan massa, kita tunggu komando," sebutnya.

Sebelumnya, aksi mengatasnamakan Forum Umat Islam (FUI) Jatim kembali terjadi di depan kantor Bawaslu Jatim di Jalan Tanggulangin, Kota Surabaya, Jumat 17 Mei 2019.

Koordinator aksi Ustaz Choirudin menegaskan pelaksanaan Pemilu 2019 sangat memprihatinkan. Pihaknya mengklaim banyak tindak kecurangan secara terang-terangan.

"Banyaknya kecurangan yang dilakukan mulai dari melibatkan aparat penegak hukum hingga pegawai pemerintahan oleh salah satu capres. Banyak petugas pemilu yang wafat dan sakit," ujarnya.

Ustaz Choirudin juga menyoroti tindakan pemerintah dan penegak hukum yang represif terhadap pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

Baca juga: BPN Sebut Tim Hukum Bentukan Wiranto Tidak Perlu

"Kami menolak ditetapkannya presiden dan wakil presiden yang dihasilkan dari kecurangan. Kami mendesak dibentuknya TPF atas wafatnya penyelenggara pemilu agar ke depan kejadian tersebut tidak terulang," tegasnya

"Hentikan upaya kriminalisasi ulama dan aktivis yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Batalkan MoU terkait proyek OBOR di Indonesia yang berpotensi memperlemah ekonomi Indonesia," pungkasnya. []

Berita terkait
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.