Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani memastikan jumlah komisi DPR pada periode 2019-2024 tidak akan mengalami perubahan, yaitu terdapat 11 komisi. Pernyataan itu disepekati sesaat setelah melakukan rapat konsultasi dengan para pimpinan DPR dan pimpinan fraksi partai.
Berikut 11 Komisi DPR tersebut dan mitra kerjanya di pemerintahan:
Komisi I
Komisi I DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
- Pertahanan
- Luar Negeri
- Komunikasi dan Informatika
- Intelijen
Mitra kerja sebagai berikut:
- Kementerian Pertahanan (Kemhan)
- Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)
- Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL, dan AU
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
- Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
- Komisi Informasi Pusat (KI Pusat)
- Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
- Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
- Dewan Pers
- Perum LKBN Antara
- Lembaga Sensor Film (LSF)
Komisi II
Komisi II DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
- Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
- Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kepemiluan
- Pertanahan dan Reforma Agraria
Mitra kerja sebagai berikut:
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Sekretariat Negara
- Badan Pertanahan Nasional
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Sekretariat Kabinet RI
- Ombudsman RI (ORI)
- Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Komisi III
Komisi III DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
- Hukum
- HAM
- Keamanan
Mitra kerja sebagai berikut:
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kejaksaan Agung
- Kepolisian Republik Indonesia
- Komisi Pemberantasan Korupsi
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Komisi Hukum Nasional
- Sekretariat Mahkamah Agung
- Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Badan Narkotika Nasional
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Komisi IV
Komisi IV DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
- Pertanian
- Kehutanan
- Maritim/Kelautan dan Perikanan
- Pangan
Mitra Kerja sebagai berikut:
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Badan Urusan Logistik
- Dewan Maritim Nasional
Komisi V
Komisi V DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
- Infrastruktur
- Transportasi
- Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
- Pencarian dan Pertolongan
Mitra kerja sebagai berikut:
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Kementerian Perhubungan
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional
- Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Komisi VI
Komisi VI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
- Perindustrian
- Perdagangan
- Koperasi UKM
- BUMN
- Investasi
- Standarisasi Nasional
Mitra kerja sebagai berikut:
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Koperasi dan UKM
- Kementerian BUMN
- Badan Koordinasi penanaman Modal
- Badan Standardisasi Nasional
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional
- Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Dewan Koperasi Indonesia
Komisi VII
Komisi VII DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
- Energi
- Riset dan Teknologi
- Lingkungan Hidup
Mitra kerja sebagai berikut:
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- Badan Tenaga Nuklir Indonesia
- Badan Informasi Geospasial
- SKK Migas
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Dewan Riset Nasional
- Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Komisi VIII
Komisi VIII DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
- Agama
- Sosial
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Bencana
- Haji
Mitra kerja sebagai berikut:
- Kementerian Agama
- Kementerian Sosial
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Badan Amil Zakat Nasional
- Badan Wakaf Indonesia
Komisi IX
Komisi IX DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
- Kesehatan
- Ketenagakerjaan
- Kependudukan
Mitra kerja sebagai berikut:
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
- Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Komisi X
Komisi X DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
- Pendidikan
- Olahraga
- Sejarah
Mitra kerja sebagai berikut:
- Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Perpustakaan Nasional
Komisi XI
Komisi XI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:
- Keuangan
- Perbankan
Mitra kerja sebagai berikut:
- Kementerian Keuangan
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Badan Pusat Statistik
- Bank Indonesia
- Perbankan
- Kliring Penjaminan Efek Indonesia
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Otoritas Jasa Keuangan