Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyebutkan ada tiga perusahaan pelat merah yang dalam kondis sakit dan kemungkinan akan dilikuidasi. Ketiga BUMN itu, PT Merpati Airlines, PT Kertas Kraft Aceh (KKA), dan PT Industri Gelas.
PT Kertas Kraft Aceh menjadi salah satu dari sejumlah BUMN yang terpublikasi. Padahal perusahaan negara yang memproduksi kertas berlokasi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam ini telah lama berdarah-darah.
Sejak 31 Desember 2007 sampai saat ini, PT Kertas Kraft Aceh menghentikan produksinya karena sudah tidak punya lagi punya bahan baku dan gas. Tagar mencoba merangkum profil perusahaan pelat merah ini hingga masa kesulitan keuangan seperti dikutip dari wikipedia.org.
PT Kertas Kraft Aceh didirikan terutama untuk program swasembada pengadaan kertas kantong semen di dalam negeri. Didirikan pada tanggal 21 februari 1983 berdasarkan Surat Persetujuan Presiden Republik Indonesia No. I/PMA/1983 tanggal 12 April 1983. Pada saat didirikan, PT KKA ditetapkan sebagai perusahaan penanaman modal asing (PMA).
Dalam perkembangannya, pada tanggal 19 April 1985 status PT KKA diubah menjadi penanaman modal dalam negeri (PMDN). Hal ini ditandai dengan keluarnya kepemilikan Georgia Pacific International Corporation Amerika Serikat.
Hasil produksi PT Kertas Kraft Aceh. (Foto: Tagar/wikipedia/Kertas Kraft Aceh).
Pemegang saham terbesar PT KKA adalah pemerintah sebesar 96,67 persen, sedangkan sisanya, sebesar 3,33 persen, dipegang oleh PT Alas Helau. PT KKA memiliki pabrik dengan kapasitas terpasang 135.000 ton per tahun yang dibangun di kawasan industri Lhokseumawe, sekitar 30 km dari kota Lhokseumawe, Aceh Utara.
Sesuai anggaran dasar perseroan, PT KKA bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang pemerintah di bidang industri, dengan lapangan usaha industri kertas dan pulp serta pembinaan untuk mencapai peningkatan pengembangan di sektor ekonomi lemah. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan menjalankan kegiatan usaha di beberapa bidang.
Produksi
Memproduksi berbagai jenis kertas dan pulp dengan cara mengolah bahan-bahan mentah menjadi bahan baku, yang dipergunakan untuk pembuatan pulp dan kertas
Perdagangan
Menyalurkan dan memperdagangkan berbagai hasil produksi serta barang-barang pelengkap lainnya yang diperlukan untuk menunjang pemasaran hasil produksi dengan cara-cara tertentu, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan usaha perusahaan.
Pemberian Jasa
Memberikan jasa dalam bidang industri kertas dan pulp, mengadakan penelitian, reparasi dan pemeliharaan, pabrikasi alat-alat produksi kertas dan pulp.
Bahan Baku PT Kertas Kraft Aceh
PT Kertas Kraft Aceh menggunakan kayu pinus sebagai bahan baku, karena karakteristik kayu bahan baku yang memiliki serat panjang sesuai untuk produk yang dihasilkan. Ada dua jenis kayu pinus yang digunakan, yaitu jenis merkusi (berasal dari hutan Aceh dan Sumatra Utara) serta jenis radiata, yang berasal dari Australia dan Selandia Baru. Ini untuk sekitar 4,2 ton bahan baku kayu, dapat dihasilkan 1 ton kertas Kraft.
Sejak awal berdiri, bahan baku kayu dipasok oleh PT Tusam Hutani Lestari yang sahamnya dimiliki 60 persen oleh PT Alas Helau dan 40 persen oleh PT Inhutani (Persero) berdasarkan kontrak jangka panjang. PT Tusam Hutani Lestari menguasai hak pengusahaan hutan (HPH) sebesar 97.000 hektare yang berada di provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).
PT KKA memperkirakan bahwa kebutuhan bahan baku kayu sebesar 400.000 ton per tahun dapat dipenuhi dengan asumsi bahwa setiap hektare lahan dapat menghasilkan sekitar 200 ton kayu per hektare. Pasokan bahan baku kayu dari PT THL kepada PT KKA mengalami gangguan seiring dengan berbagai permasalahan yang dihadapi terutama berkaitan dengan izin terbang menyusul dikeluarkannya moratorium logging di Aceh pada Juni 2007, tingginya pungutan tidak resmi (high cost economic) dan krisis moneter nasional 1998.
Hasil Produksi PT Kertas Kraft Aceh
Produk yang dihasilkan PT Kertas Kraft Aceh adalah kertas kantong semen jenis multiwall regular (MWR) dan multiwall extensible (MWX). MWX memiliki kekuatan tarik (stretch) yang lebih baik, sementara MWR memiliki ketahanan sobek yang lebih kuat.
MWX cocok untuk kantong semen dengan model lem (paste) sedangkan MWR cocok untuk model jahit. Spesifikasi gramatur kertas yang sudah di produksi adalah 70,75 dan 80 gsm (gram per square meter).
Selain kantong semen, PT KKA dapat juga memproduksi kraft liner board (kertas pelapis pembuat kardus) dengan gramatur di bawah 160 gsm. Kertas siap jual dikemas dalam bentuk gulungan/roll dengan diameter gulungan antara 40-45 inci dan diameter inti sebesar 3 inci. Masing-masing gulungan memiliki berat antara 680–750 kg.
Ukuran standar untuk lebar gulungan kertas adalah 40 inci. Sebagian besar hasil produksi PT KKA adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan dalam negeri, sedangkan sisanya untuk di ekspor.
PT Kertas Kraft Aceh Berhenti Beroperasi
Sejak tanggal 31 Desember 2007 sampai saat ini, PT Kertas Kraft Aceh menghentikan produksinya karena tidak memperoleh lagi bahan baku dan gas. Secara umum permasalahan PT KKA dibagi dalam dua aspek yaitu, aspek operasi dan aspek keuangan aspek operasi.
PT KKA mengalami ketidakpastian pasokan bahan baku kayu pinus dalam jumlah yang memadai pada harga yang wajar dan pasokan sumber bahan bakar dengan harga yang wajar. Dari segi aspek keuangan, PT KKA memiliki beban hutang dengan jumlah yang sangat besar terutama hutang kepada kreditur.
Hal ini menyebabkan kondisi keuangan perusahaan menjadi kurang baik. Terutama apabila PT KKA akan melakukan pinjaman kepada bank lain ataupun mencari mitra strategis untuk melakukan penanaman investasi di perusahaan.
Wisma PT Kertas Kraft Aceh. (Foto: Tagar/wikipedia/Kertas Kraft Aceh).Pada tanggal 29 September 2011 diadakan rapat oleh Kedeputian Restrukturisasi dan perencanaan strategis BUMN dengan agenda penyelamatan PT KKA. Dari hasil rapat tersebut diputuskan bahwa pengoperasian kembali PT KKA akan ditempuh dengan sinergi BUMN dengan dukungan dana restrukturisasi dan revitalisasi.
Sebagai tindak lanjut pernyataan minat bersama (Letter Of Intens) ditandatangani pada 13 Desember 2010 oleh lima BUMN yang terdiri dari PT Semen Gresik, PT Bukit Asam, Perum Perhutani, PT Perusahaan Pengelolaan Aset dan PT KKA.
Rapat koordinasi yang diadakan di Kementerian BUMN, tanggal 07 September 2012, membahas tentang rencana pengoperasian pembangkit listrik di KKA dalam rangka program KSO antara KKA dengan PLN. Dengan pertimbangan kondisi dan kemampuan KKA dalam mempersiapkan fasilitas pembangkit listrik, PT KKA pada tanggal 10 September 2012 mengundang PT Pembagkit Jawa Bali Services (PJBS) untuk membantu KKA dalam melakukan persiapan teknis berupa pengkajian agar fasilitas yang dimiliki dapat dioperasikan secara optimal dan berkesinambungan.
Hasil pengkajian dan evaluasi secara menyeluruh telah dibahas bersama antara KKA dan PJBS, dan untuk tindak lanjutnya disepakati bahwa PJBS akan menyampaikan proposal tentang rencana pengoperasian fasilitas pembangkit listrik yang dimiliki KKA dengan skema KSO. Kemajuan KSO pada akhir Desember 2012 sudah menyelesaikan konsep KSO listrik KKA-PJBS yang sudah siap untuk ditandatangi.
Pada tahun 2014 lalu, PT KKA resmi menyuplai listrik ke PLN Dengan tenaga dua turbin uap, listrik yang mampu disuplain mencapai 20 sampai 24 MW.
Kondisi PT Kertas Kraft Aceh Saat Ini
Eks Karyawan PT Kertas Kraft Aceh yang sekarang menjadi Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), menginginkan KKA untuk beroperasi kembali. Hal ini ia kemukakan pada kunjungan kerja ke Aceh tahun 2015 dan tahun 2016. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRK Aceh Utara, Fauzi, mengatakan peluang pabrik yang memproduksi kertas kantong semen itu dihidupkan kembali sangat besar.
Sementara itu pada akhir 2015, Gubernur NAD, Zaini Abdullah, telah menandatangin nota kesepahaman dengan Floresta PTE Limited, perusahaan asal Singapura, untuk menghidupkan kembali PT KKA. Namun, jika pemerintah pusat tidak mengizinkan PT KKA dikelola oleh Pemerintah Provinsi Aceh, maka nota kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya. []
- Baca Juga: Pengamat Ini Setuju dengan Rencana Pembubaran 14 BUMN
- Bank BUMN Didorong Penyaluran Kredit Cenderung Moral Hazard
