Padang - Peraturan Daerah (Perda) Wisata Halal Sumatera Barat (Sumbar) ditargetkan akan selesai pada 2020. Hal ini sebagai payung hukum dalam pengembangan wisata ramah wisatawan Muslim.
"Kami berupaya agar payung hukum itu bisa selesai dibahas secepatnya. Namun ketuk palu kemungkinan baru 2020," kata Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Novrial di Padang, Kamis, 28 November 2019. Seperti diberitakan Antara.
Ia mengatakan draft rancangan Perda itu sebenarnya sudah mulai diancang-ancang sejak 2016, namun hingga saat ini masih belum kunjung disetujui menjadi perda.
Jadi wisata halal ini untuk Sumbar hanya sebagai legitimasi saja.
Kata Novrial, masih banyak kekurangan dalam draft tersebut, sehingga pembahasannya buntu. Saat ini, Dinas Pariwisata berupaya untuk menyempurnakannya, dan telah diajukan ke DPRD Sumbar.
"Sudah masuk ke DPRD. Mudah-mudahan secepatnya bisa dibahas dan ditetapkan jadi perda," ucapnya.
Dia memandang banyak pihak masih salah memahami tentang konsep wisata halal dengan mengidentifikasinya sebagai wisata syariah.
Padahal, wisata halal itu konsepnya sederhana, yaitu memberikan kemudahan akses beribadah dan kuliner halal dan higienis bagi Muslim saat berwisata.
Bahasa yang lebih "lunak" dan mungkin lebih mudah diterima, menurut Novrial adalah Moslem friendly atau wisata yang bersahabat bagi umat Islam.
Dia menyampaikan konsep wisata halal paling cocok untuk Sumbar, memang sejak awal sudah menerapkan falsafah Adat basandi syarak, syarak basandi kitabulla atau adat bersendi agama, agama bersendi kitab Allah.
"Jadi wisata halal ini untuk Sumbar hanya sebagai legitimasi saja. Sejak awal kita sudah wisata halal kok," ujar Novrial.
Hanya saja nanti, promosi untuk wisata halal ini harus tepat sasaran, salah satunya untuk wisatawan Brunei Darussalam yang memang memiliki karakter suka wisata tanpa meninggalkan ibadah. []
Baca juga:
