UNTUK INDONESIA
Akademisi Muslim: Tak Ada Diksi Halal dalam Pariwisata
Akademisi muslim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara mengatakan, kata halal dalam terminologi pariwisata kurang tepat.
Dr Irwansyah M Ag (Foto: Tagar/Dok.Pribadi)

Medan - Akademisi muslim dan sosiolog agama dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Dr Irwansyah M Ag mengatakan, penggunaan halal dalam terminologi pariwisata kurang tepat. Karena hal itu bisa menimbulkan banyak persepsi dan kekhawatiran dari kalangan penganut agama non-muslim.

Malah, dalam pandangannya, tidak ada istilah halal dalam pariwisata. Sebab, penggunaan kata halal lebih tepat digunakan untuk makanan dan minuman.

"Tidak ada istilah halal dalam pariwisata. Kata halal itu hanya digunakan untuk makanan dan minuman. Tapi kalau untuk pariwisata, kata halal itu tidak lazim," kata Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Pascasarjana UIN Sumatera Utara itu ketika dihubungi Tagar, Selasa 4 September 2019 malam lalu.

Karena itu, pemilihan kata halal tidak tepat dan diganti dengan diksi lain. Kata halal juga sangat menyinggung. Ada kesan bahwa ada kecenderungan ini mengembalikan Piagam Jakarta. Menurutnya ini bisa memunculkan kekhawatiran luar biasa dari kalangan non-muslim.

Kalau pun betul gubernur bilang begitu, kata Irwansyah, entah dari pembisiknya atau melalui obrolan di warung kopi, yang dimaksud ialah untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim.

"Ini pengalaman saya dengan teman-teman dari UIN ketika pergi ke Thailand, tak sengaja ada teman yang makan babi. Ini kan artinya tidak ada kenyamanan dari segi makanan. Karena makanan yang tidak nyaman ini, jadi tobat teman-teman itu pergi ke sana," katanya.

Kalau saya tidak setuju dengan istilah wisata halal

Terkait pariwisata Danau Toba, tidak sedikit wisatawan Islam dari Malaysia dan mereka mencemaskan soal makanan. Menurut pandangan Irwansyah, tujuan wacana itu untuk menjaring wisatawan dari muslim, yang mempertanyakan persoalan makanan. Namun, istilah yang dipakai tidak tepat.

Irwansyah tidak setuju jika pemakaian kata halal dipakai untuk pariwisata. Karena kata halal, bagi kalangan non-muslim, seperti momok, sangat sensitif. Bahkan bisa dipahami menjadi tujuan untuk memberangus babi, yang tidak halal.

"Tidak cocoklah wisata halal, karena halal ini kan makanan. Masa kata wisata kaitannya dengan halal, itu salah diksinya (pilihan katanya), nggak benar menurut saya. Kata halal itu misalnya 'makanan halal', kalau wisata masa ada halal dan haram. Karena dalam Islam itu kan biasanya digunakan untuk makanan, untuk minuman, nggak cocok dong untuk wisata halal, pemandangan halal, nanti apa lagi itu," katanya,

"Kalau saya tidak setuju dengan istilah wisata halal," cetusnya.

Lebih lanjut Irwansyah mengatakan, dari hasil riset yang pernah ia lakukan kepada kalangan non-muslim, aturan-aturan perda syariah sangat riskan.

"Sudah lama saya temukan itu. Kenapa, karena isi dari perda itu kesannya islamisasi. Atau, kesannya bagi mereka itu, bagaimana agar negara ini menjadi negara agama. Ini sangat sensitif," terangnya.

Karena itu, kata halal sebaiknya dihilangkan dari diganti dengan istilah lain, termasuk dalam pariwisata.

Ia juga berpesan kepada kalangan non-muslim untuk tidak perlu khawatir dengan wacana halal yang berkembang saat ini. Karena itu tidak akan mengarah pada apa yang dikhawatirkan.

"Menurut saya, kawan-kawan Kristiani dan orang Batak terutama, tidak perlu takut juga dengan dengan istilah halal atau syariah. Kenapa, karena istilah itu muncul dari, saya tidak tahu apakah gubernur mengatakan itu, tapi kalau ada yang bisikkan dari kawan-kawan Islam, itu adalah pandangan Islam yang tanda petik, 'Islam tradisional atau konservatif', wacana itu bukan muncul dari Islam moderat seperti NU, seperti Muhammadiyah, bukan gitu," terangnya.

Tapi, jika isu itu muncul dari organisasi Islam yang besar seperti NU dan Muhammadiyah mungkin itu perlu dipertanyakan, ada apa?

Menurutnya, pelabelan untuk restoran halal dan tidak halal juga tidak perlu. Karena bisnis pariwisata adalah bisnis yang mengalir sesuai hukum ekonomi, ada permintaan dan pasar.

"Tidak harus dengan label. Sebab, itu tidak bisa menjamin kehalalan makanan di suatu restoran. Labeling itu tidak selamanya menguntungkan," katanya. []

Berita terkait
Gubsu: Bukan Mau Membuat Wisata Halal, Itu Salah!
Edy mengatakan bahwa tidak ada rencana untuk membuat wisata halal di Danau Toba.
Bupati Tobasa Belum Mau Komentari Wisata Halalnya Gubsu
Darwin menyampaikan bahwa Pemkab Toba Samosir belum mau berkomentar terlalu jauh terhadap wacana tersebut.
Perda Pariwisata Halal NTB Hanya Aturan Normatif
Gaung wisata halal terus bergema. Provinsi NTB daerah pertama di Indonesia yang mempunyai perda pariwisata halal, apa saja yang diatur perda?
0
Moeldoko Bocorkan Posisi Jabatan di Kabinet Jokowi
Mantan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan akan tetap membantu Presiden Jokowi dalam periode 2019-2024.