Bandung - Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Erni Sugiyanti, meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan sosial untuk para wartawan yang juga terdampak pandemi virus corona (Covid-19). “Wartawan terutama yang dibayar per berita termasuk kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari Pemprov Jabar, mereka (wartawan yang dibayar perberita) termasuk yang rentan juga,” katanya kepada Tagar saat dihubungi dari Bandung, Minggu 12 April 2020.
Kalau melihat pos anggaran penanganan Covid-19 di Jawa Barat yang akan digelontorkan hampir Rp 18 triliun kata Erni, seharusnya wartawan bisa masuk dalam pos anggaran tersebut. Karena wartawan pun termasuk kelompok yang terdampak pandemi Covid-19. Apalagi wartawan pun ikut dalam menyosialisasikan pencegahan Covid-19 agar tidak semakin meluas melalui pemberitaannya.
“Buatku teman-teman wartawan, wartawan pun termasuk yang rentan terkena wabah ini saat mencari kebenaran berita. Wartawan yang bolak balik rumah sakit membantu mengabarkan pada masyarakat. Wartawan berhak mendapat bantuan dari Pemprov Jabar apalagi untuk kalangan yang hanya dibayar perberita,” kata dia.
Sementara itu, saat Tagar menghubungi Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, meminta tanggapannya atas permintaan DPRD Jawa Barat agar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan sosial untuk para wartawan yang rentan miskin atau yang dibayar perberita yang juga terdampak Covid-19. Uu enggan menjawab. Ia hanya memberikan keterangan kalau guru ngaji harus mendapat bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Untuk diketahui Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, akan menggelontorkan dana Rp 5 triliun untuk bantuan sosial bagi masyarakat rawan miskin baru yang terdampak Covid-19. Bantuan sosial yang akan diberikan yaitu Rp 500 ribu perbulan untuk 2 sampai 4 bulan. Bantuan tersebut satu pertiga berupa sembilan bahan pokok dan sisanya uang tunai.
Bantuan sosial Rp 500.000 akan diberikan hanya untuk masyarakat rawan miskin yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, seperti Kartu Sembako, PKH, dan bantuan lainnya dari pemerintah pusat atau dari kementerian (adv). []
