Warga Terdampak Oil Spil di Karawang Bakal Dapat Ganti Rugi

Pemprov Jabar meminta Pemda yang warganya terkena dampak tumpahan minyak segera menghitung kerugiannya karena pemerintah akan mengganti kerugian warga.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Daerah yang warganya terdampak tumpahan minyak segera menghitung kerugian secara objektif. Sebab, dalam rentang waktu 10 sampai 14 hari kerugiakan akan langsung diberikan kepada warga terdampak.

“Saya minta (Pemda) bentuk tim untuk mencatat ganti rugi, harus se-objektif mungin, dan saya minta masyarakat (terdampak) juga tidak melebihkan atau mengurangi informasi (kerugian).” tutur Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dalam keterangan tertulisnya, di Bandung, Kamis 8 Agustus 2019.

Agar bantuan segera diterima warga terdampak tumpahan minyak ini kata Ridwan Kamil, dirinya sudah memerintahkan Bupati Karawang dan Bekasi untuk terus berkomunikasi intens, dan diwakili kepala desa daerah yang terdampak untuk segera mencatat dan meneliti kerugian atas tumpahan minyak.

“Saya pun meminta komitmen kepada pihak Pertamina untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas, dan harus diapresiasi juga Pertamina sudah hadir setiap hari untuk tanya jawab terhadap siapapun yang membutuhkannya.” kata dia.

“Saya apreasiasi (terhadap Pertamina) adalah semua warga terdampak diperkerjakan (untuk mengatasi tumpahan minyak), tidak ada yang menganggur karena dilibatkan dalam proses rescue ini.”ujar dia.

Sementara itu, Bupati Karawang Cellica Nurachadiana meminta masyarakat agar tetap tenang dan menghargai berbagai upaya yang tengah dilakukan, baik oleh Pertamina maupun pemerintah.

"Seluruh mitigasi dan pencegahan telah dilakukan dengan baik oleh Pertamina dan Pemerintah Kabupaten Karawang.

"Jadi, saya ingin kita tetap tenang dan bisa menghargai proses recovery ini," tambahnya. []

Baca lainnya:

Berita terkait
0
Pemimpin G7 Janjikan Dana Infrastruktur Ketahanan Iklim
Para pemimpin dunia menjanjikan 600 miliar dolar untuk membangun "infrastruktur ketahanan iklim" perang Ukraina juga menjadi agenda utama