Medan - Sebanyak 260 nelayan di Belawan atau Pekan Labuhan mengaku belum menerima kompensasi dari PT Pelindo dampak reklamasi yang dilakukan badan usaha milik negara itu di wilayah mereka.
Sementara tiga ribuan nelayan lainya dikabarkan sudah menerima kompensasi, sementara proyek reklamasi sudah hampir rampung dikerjakan.
Dua orang nelayan dari Belawan kemudian diutus ke Komisi B DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Senin 1 Juli 2019.
Ke duanya, Jalal dan Abdul Latif Simon. Mereka meminta Komisi B menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pelindo dan Dinas Kelautan Perikanan Kota Medan.
"Tujuan kita agar DPRD Sumut menjadwalkan RDP antara nelayan, Pelindo Belawan dan Dinas Kelautan Perikanan Kota Medan. Membahas kompensasi untuk kami yang setiap harinya bekerja ke laut," ujar Jalal, nelayan yang berpuluh tahun sudah melaut.
Disebutkan dia, Pelindo sudah pernah memberikan kompensasi kepada tiga ribuan nelayan. Namun dari jumlah itu, masih banyak yang tidak terdata. Sekitar 260 yang tidak terdata, dan itu juga nelayan.
"Makanya kita heran, kenapa hanya tiga ribuan orang itu saja yang terdata, kenapa kami yang ratusan orang lagi tidak masuk dalam data. Kami memiliki kartu tanda penduduk yang jelas tertulis pekerjaan sebagai nelayan. Ada apa ini," kata dia.
Sebelumnya Komisi B sudah pernah RDP dengan nelayan, Pelindo, Dinas Kelautan dan Perikanan membahas kompensasi. Namun belum tuntas karena ada pihak yang tidak hadir.
"Sudah pernah dua kali RDP, pertama pihak Pelindo tidak hadir dan RDP ke dua pihak Dinas Kelautan dan Perikanan yang tidak hadir. Kami heran kenapa bisa begitu mereka," sambung Jalal.
Seingat Jalal, dua pihak ini saling menyalahkan tentang jumlah data nelayan yang telah mendapatkan kompensasi.
"Ada data nelayan sekitar 3.200 yang menerima kompensasi dari Pelindo terkait reklamasi di Belawan. Dalam rapat pertama, dinas menyebutkan bahwa data ribuan itu dari Pelindo, begitu sebaliknya," ungkap Jalal.
Kami berharap agar mendapatkan kompensasi, kami merupakan nelayan pinggiran
"Jadi kami dari nelayan meminta kepada DPRD Sumut untuk membantu kami semua nelayan dampak dari reklamasi Pelindo, semoga dewan menjadwalkan RDP kembali sampai masalah ini selesai, kami tidak meminta yang besar, kami hanya minta pertanggungjawaban PT Pelindo," sambungnya.
Pelindo, sampai saat ini mengerjakan proyek reklamasi hampir rampung yakni sembilan puluh persen. Untuk itu, Jalal menuntut agar perusahaan berplat merah ini menyalurkan kompensasi kepada nelayan yang terkena dampak.
"Kami berharap agar mendapatkan kompensasi, kami merupakan nelayan pinggiran, jika kompensasi tidak diberikan, berarti tidak ada tanggung jawab mereka kepada kami nelayan yang terkena dampak proyek reklamasi," terangnya.
Bersamaan, Abdul Latif Simon menambahkan bahwa proyek reklamasi sudah berjalan hampir dua tahun. Tetapi selama itu pula kerugian terhadap nelayan belum disalurkan.
"Sebanyak 260 nelayan belum mendapatkan kompensasi, dampak reklamasi yang dilakukan Pelindo, jalur menjadi terputus, nelayan harus memutar jalur jika ingin ke laut (mencari ikan), tentunya bertambah biaya BBM. Satu hari bertambah satu liter. Kami nelayan berharap agar Pelindo peduli lah dengan kami, melalui anggota dewan kami berharap agar masalah ini bisa terselesaikan," ungkapnya.
Terpisah, anggota DPRD Komisi B, Robi Agusman Harahap dari Fraksi PKB mengatakan akan menjadwalkan RDP. "Secepatnya akan diusulkan agar digelar lagi RDP antara Pelindo dengan nelayan di Belawan," ujarnya.[]
Baca juga:
