Jakarta – Tanpa mengindahkan kemungkinan penangkapan dan pembalasan dari penguasa militer baru Myanmar, para pengunjuk rasa antikudeta menggelar aksi yang lebih berani, pada Jumat, 5 Februari 2021.
Mereka secara terbuka menggelar sejumlah demonstrasi yang menolak pengambilalihan kekuasaan secara paksa oleh militer dan menyerukan pembebasan pemimpin negara yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.
Di kota utama, Yangon, sekitar 200 guru dan profesor memamerkan selebaran-selebaran yang menunjukkan dukungan mereka terhadap pembangkangan sipil sambil memberi salam hormat tiga jari - simbol perlawanan yang populer di kalangan para demonstran antipemerintah di negara tetangga, Thailand.
Seorang migran memegang foto Aung San Suu Kyi dalam aksi unjuk rasa di luar Kedutaan Myanmar di Bangkok, 1 Februari 2021 (Foto: Dok/voaindonesia.com/AFP).
“Masyarakat itu seperti orang tua kita. Jadi, kita akan selalu mendukung pemerintah yang dipilih masyarakat. Kita tidak menerima pemerintahan yang dibentuk sendiri setelah mereka merebut kekuasaan secara ilegal dengan senjata dari pemerintah yang dipilih oleh masyarakat. Kita tidak akan pernah bisa bersama dengan mereka. Kami ingin pemerintah seperti itu runtuh secepat mungkin," kata Doktor Nwe Thazin, seorang dosen yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa.
Pada saat bersamaan, di dekatnya, sejumlah kecil staf sebuah rumah sakit universitas menggelar demonstrasi mereka sendiri. Mereka memegang poster-poster bertuliskan "Lindungi Demokrasi" dan "Tolak kudeta militer".
Menyusul peringatan militer yang menentang aksi-aksi pembangkangan, para pengunjuk rasa pada umumnya menunjukkan kemarahan mereka dengan memukul panci-panci dan wajan-wajan secara bersama-sama dalam kegelapan untuk mengurangi risiko identifikasi dan penangkapan.
Sebuah demonstrasi juga digelar di Ibu Kota Naypyitaw, Jumat, 5 Februari 2021. Para staf medis, yang dianggap berperan penting dalam mengatasi pandemi, melakukan pawai protes.
Aung San Suu Kyi menghadiri KTT ASEAN-Jepang ke-22 di Bangkok, di sela-sela KTT ASEAN ke-35, November 2019 (Foto: voaindonesia.com - AFP/Lillian Suwanrumpha)Kudeta pada Senin, 1 Februari 2021, terjadi sewaktu para anggota parlemen berkumpul di ibu kota untuk pembukaan sidang parlemen baru.
Militer mengatakan kudeta itu perlu dilakukan karena pemerintah tidak mengambil tindakan atas klaim militer bahwa pemilu November 2020 lalu telah dicurangi. Pemilu itu dimenangkan secara meyakinkan oleh partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi.
Militer mengklaim pengambilalihan kekuasaan itu legal berdasarkan konstitusi (ab/uh)/Associated Press/voaindonesia.com. []
