UNTUK INDONESIA
Warga Kudus Malas Ikut Sensus Penduduk Online BPS
Partisipasi warga Kudus mengisi sensus penduduk online dari BPS jeblok. Apa yang memicu warga malas?
Kepala BPS Kudus Rachmadi Agus Santosa mengungkap penyebab jebloknya partisipasi sensus penduduk secara online. (Foto: Tagar/Nila Niswatul Chusna)

Kudus - Sensus Penduduk Online (SPO) resmi dibuka mulai Minggu, 15 Februari 2020. Dua pekan berjalan, partisipasi masyarakat Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam mengikuti kegiatan tersebut ternyata jeblok. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kudus menyebutkan tak lebih dari lima persen warga Kudus yang telah mengikuti sensus online. Angka ini terpaut cukup jauh dari target yang ditentukan oleh BPS pusat sebesar 23 persen maupun target Pemerintah Kudus sebesar 27 persen dari total penduduk sebanyak 832.681 jiwa.

Manfaatnya memang tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Makanya mereka pada malas mengisi SPO.

Ditemui Tagar di kantornya, Selasa, 3 Maret 2020, Kepala BPS Kudus Rachmadi Agus mengaku sudah melakukan sosialisasi pengisian SPO secara masif. Sosialisasi di sejumlah instasi pemerintahan hingga menyasar pemerintah desa.

Bahkan BPS juga meluncurkan progam Ngirim Bareng atau Ngibar untuk mendongkrak minat masyarakat. Ngibar merupakan progam pendampingan kepada masyarakat atau instansi yang ingin melakukan pengisian SPO secara bersama-sama. Syaratnya juga mudah, cukup membawa foto kopi kartu keluarga dan buku nikah.

"Di Kudus baru ada tiga desa yang melakukan Ngibar, yakni Desa Mejobo, Loram Kulon dan Ngembal Kulon. Kalau instansi sudah ada beberapa," katanya.

Rachmadi menyebut jebloknya tingkat partisipasi masyarakat untuk melakukan pengisian SPO dipicu kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat dan konsekuensi jika tidak melakukan pengisian SPO. "Manfaatnya memang tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Makanya mereka pada malas mengisi SPO," tutur dia.

Padahal, kata dia, update data kependudukan setiap 10 tahun ini penting dilakukan. Untuk memastikan data kependudukan yang dimiliki telah sesuai dengan kondisi riil terkini.

Rachmadi menambahkan, faktor lain yang membuat partisipasi warga Kudus rendah adalah banyaknya data yang harus diisi dan sistem online yang rentan mengalami error. Di beberapa kasus ditemukan fakta awalnya sudah ada warga yang mengisi, tapi karena dua kendala itu mereka akhirnya malas melanjutkan proses pengisian SPO.

"Kalau mengisi jam-jam padat biasanya error. Tulisannya data yang Anda masukkan salah. Padahal data itu riil," ucap dia.

Untuk menyiasati hal ini, Rachmadi memiliki cara jitu. Data kependudukan yang telah diisi disimpan sementara, kemudian dilanjutkan mengisi lagi pada malam harinya. "Kalau mau pengisian SPO pastikan sinyal jaringannya kuat," sebutnya.

Atas jebloknya partisipasi masyarakat Kudus dalam pengisian SPO, Rachmadi segera melaporkan ke Pelaksana Tugas Bupati Kudus HM Hartopo. Lewat campur tangan pejabat daerah diharapkan kesadasaran masyarakat bisa meningkat. 

"Kami masih ada waktu sekitar tiga minggu. Ini harus dimaksimalkan dengan sebaik mungkin," tuturnya. []

 (Nila Niswatul Chusna) 

Baca juga: 

Lihat foto: 

Berita terkait
20 Persen Penduduk Sumbar Ditarget Sensus Online
BPS menargetkan sensus penduduk berbasis online untuk 20 persen dari total 5,5 juta jiwa warga Sumatera Barat.
BPS Bantaeng Gencar Sosialisasi Sensus Penduduk
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantaeng gencar menggaet partisipasi masyarakat dalam rangka sensus penduduk.
Jokowi Ingin Sensus Penduduk 2020 Sukses
Data kependudukan yang valid dan akurat jadi salah satu kunci utama dalam menyukseskan pembangunan nasional, sensus jadi penting
0
Perusahaan di Jabar Pastikan Karyawan Bebas Covid-19
Pemprov Jabar melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pengawasan dan inspeksi baik sebelum dan setelah PSBB diberlakukan