Jakarta - Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra memaparkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, maka sociopreneur menjadi solusi gerakan sosial di bidang ekonomi yang bisa memberikan peluang usaha, terutama di daerah pedesaan. Selain perbaikan ekonomi mikro, sociopreneur juga mampu meningkatkan perekonomian nasional, dengan cara berkolaborasi guna menciptakan sinergi sehingga bisa menghasilkan dampak yang optimal.
"Sociopreneur mampu menjadi solusi, karena selain bersifat sustainable pada perekonomian, sociopreneur mampu memberikan solusi efektif dan taktis terhadap permasalahan perekonomian Indonesia," kata Surya Tjandra, saat menjadi narasumber dalam acara PDM TALK yang bertema Sociopreneur: Penggerak Ekonomi Lokal Melalui Pengoptimalan Potensi Wilayah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Nusantara (Binus) dan Putra Daerah Membangun (PDM) yang dilaksanakan melalui video conference, Minggu, 20 Desember 2020.
Dia menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN berusaha meningkatkan ekonomi nasional melalui program Reforma Agraria.
Sociopreneur mampu menjadi solusi, karena selain bersifat sustainable pada perekonomian, sociopreneur mampu memberikan solusi efektif dan taktis
"Dalam rangka peningkatan perekonomian nasional Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan program Reforma Agraria yang didalamnya terdapat 2 komponen, yaitu legalisasi aset dimana aset yang telah dimiliki masyarakat kemudian negara memberikan kepastian hukum berupa sertifikat. Komponen kedua redistribusi tanah, aset tanah yang baru atau fresh land yang diberikan kepada masyarakat dari tanah terlantar seperti HGU yang tidak dimanfaatkan dan pelepasan tanah kawasan hutan," jelasnya.
Dalam mewujudkan peningkatan skala ekonomi, masyarakat perlu adanya pendampingan ataupun pembimbingan.
"Butuh kolaborasi disini, tidak hanya sampai masyarakat mendapatkan tanah agar dapat berdaya diperlukan bantuan dari kita sebagai katalisator yaitu membantu dalam pengurusan kelembagaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ke depan perlu dilakukan konsolidasi lintas sektor, kami akan membantu teman-teman berkoneksi dengan pemerintah daerah guna membantu masyarakat yang butuh pendampingan,"ucapnya.
Ia juga mengatakan program Reforma Agraria tidak mungkin bisa terwujud tanpa adanya kolaborasi dan keterkaitan masyarakat itu sendiri.
"Pemerintah, kelompok masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha yang langsung terjun di daerah memiliki informasi realtime mengenai potensi agraria dan metode pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks daerah tersebut, maka dari itu sangat perlu yang namanya kolaborasi," tambahnya.
Sociopreneur sekaligus penulis buku, Baban Sarbana, turut hadir dalam acara tersebut. Dia mengatakan dalam membangun desa dibutuhkan pendekatan 4M. Dia juga berkata pentingnya berkolaborasi lintas sektor.
"Terkadang seseorang untuk tumbuh menjadi sociopreneur sulit membuka usaha dikarenakan terkendala modal, maka dari itu dibutuhkan kerja sama, contoh kita kolaborasi dengan petani, mereka memiliki lahan pertanahan yang luas, kita masuk dan bantu dalam mengelola, memperluas penjualan bahkan sampai ekspor, kita organisir petani kita perkuat economy scale," tuturnya.
Koordinator Umum PDM, Muhammad Reza Syariffudin Zaki memaparkan sociopreuner tidak hanya mengenai keuntungan namun berkaitan dengan sosial.
"Kegiatan ini tidak untuk memperkaya diri semata tetapi juga ikut berkontribusi dalam kesejahteraan banyak orang jenis usaha dapat sangat beragam contohnya lingkungan kesehatan dan pendidikan. Melalui pembangunan pengembangan dan pergerakan tujuan akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat," ungkapnya. []
(Handini)
Baca juga:
- Wamen ATR/BPN Menyoal Persamaan Persepsi Pelaksanaan GTRA
- Program Kementerian ATR/BPN Tunjang Pertumbuhan Ekonomi
- Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Profesionalitas Asesor
