Pematangsiantar - Senin depan Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah Noor akan menjadi saksi kasus OTT Kepala BPKD di Polda Sumatera Utara.
Terkait hal tersebut Hefriansyah mengaku tidak perlu melakukan persiapan. Dia merasa yakin dirinya tidak terlibat dalam hal tersebut. Hal itu dia sampaikan usai mengikuti rapat bersama DPRD Kota Pematangsiantar, Rabu 24 Juli 2019.
"Macam mana persiapan, apa yang mau kupersiapkan. Yang pasti kalian tahu. Tanya orang pegawai ini, aduh enggak. Pernah kutarik uang kalian? Darah dan keringat orang tidak pernah kuurus-urus," tuturnya.
Siapapun orangnya kita kasi jempol sama yang melapor
Hefriansyah menambahkan, mengenai upah pungutan intensif pegawai yang diatur oleh regulasi akan segera diubah. "Jadi 2020 tidak ada lagi pungutan seperti itu di Siantar," ucapnya.
Selain itu dirinya juga mengapresiasi pegawai BPKD yang menurut Polda Sumatera Utara sebagai pihak pelapor pungutan. "Siapapun orangnya kita kasi jempol sama yang melapor," imbuhnya.
Hefriansyah juga menyampaikan pemko tengah menunggu surat resmi penahanan dua tersangka. Dia sudah membicarakan soal pergantian pimpinan sementara pada BPKD.
"Paling tidak sekretarislah. Itulah normatifnya. Aku enggak peduli siapa orangnya," tukasnya. []
Baca juga:
