UNTUK INDONESIA
Wali Kota Malang Dukung Wacana Pemangkasan Eselon
Wali Kota Malang menilai wacana yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan bagian dari cara agar ASN bisa bekerja secara profesional.
Wali Kota Malang Sutiaji. (Foto: Tagar/Moh Badar Risqullah)

Malang – Wali Kota Malang, Sutiaji mendukung wacana penghapusan pejabat eselon III dan IV di awal tahun 2020 dan Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya bekerja setengah hari oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemangkasan eselon dianggap bisa meningkatkan profesional ASN.

Dia mengatakan, wacana yang akan dilakukan Presiden Jokowi merupakan bagian dari cara agar ASN bisa bekerja secara profesional. Dengan begitu, pejabat negara, khususnya di Kota Malang, agar bisa lebih produktif dan profesional dalam bekerja.

”Ini berarti kan, mereka (ASN) dituntut untuk profesional. Karena tidak menutup kemungkinan ini akan langsung ditindaklanjuti. Sebelumnya, itu sudah saya sampaikan ke teman-teman (ASN di wilayah Kota Malang),” kata Sutiaji saat diwawancarai Tagar, Jumat 6 Desember 2019.

Adanya kebijakan penghapusan eselon III dan IV. Sutiaji menyebutkan bukan tidak mungkin lurah nantinya hanya membuat kebijakan yang non populis. Semua pelayanan masyarakat sudah digantikan dengan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Ini berarti kan, mereka (ASN) dituntut untuk profesional. Karena tidak menutup kemungkinan ini akan langsung ditindaklanjuti.

”Karena apa, bisa jadi nanti pelayanan masyarakat di kantor sudah ada sendiri. Misalnya mau ngurus surat, ada mesin yang tinggal dipencet (ditekan) sendiri. Buat KTP bisa mencet sendiri,” tutur Wali Kota Malang kelahiran Lamongan, Jawa Timur itu.

Disisi lain, dia juga menambahkan wacana tersebut juga berbarengan dengan wacana ASN hanya bekerja setengah hari. Menurutnya, wacana tersebut juga bagian dari cara meniru gaya hidup pejabat di negara-negara maju.

Seperti diketahui, misalnya di Swedia yang jam kerja rata-ratanya di angka 36-38 jam seminggu. Dan karyawan di sana tidak diperbolehkan ada di kantor lebih dari 9 jam dalam sehari.

Sedangkan orang Indonesia, rata-rata waktu yang dihabiskan untuk bekerja waktunya sekitar 45-50 jam dalam seminggu. Itu belum terhitung karena terjebak macet di jalan raya.

”Di negara maju seperti itu. Mengapa bisa, karena kerjaannya sudah by design selama satu minggu atau satu bulan. Tuntutannya ya itu tadi, harus professional dan dibarengi manajemen ASN,” ungkap dia.

Apalagi, sistem kerja mereka (ASN) masih hanya berkutat dengan jam kerja dan absensi. Apakah dia bekerja atau tidak kerja, produktif dan tidak produktif itu tidak diketahui.

”Sekarang ini kan, dia (ASN) rata-rata datang jam 8. Pulang jam 4 dan selesai to. Ini kan tidak produktif, buang-buang uang negara saja,” tuturnya.

Meski begitu, Sutiaji menyampaikan pihaknya masih menunggu manajemen ASN-nya dari pemerintah pusat. Artinya, mereka yang tidak produktif dan yang tidak punya kinerja nasib kedepannya bagaimana.

”Karena sekarang belum ada mekanismenya. Bagi mereka yang tidak produktif yang tidak punya kinerja diapakan kan belum ada. Kita tunggu dulu,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mewacanakan pemangkasan jabatan eselon III dan IV di awal tahun 2020. Mereka akan digantikan dengan dengan kecerdasan buatan.

Jokowi beralasan, pemerintah membutuhkan kecepatan dalam bekerka dan dalam bertindak di lapangan. Menurutnya, saat ini sudah dituntut dengan adanya perubahan-perubahan yang sangat cepat. []

Berita terkait
KPK Sebut Kebocoran Pajak di Kota Malang Besar
Korsupgah KPK menyebut kebocoran pendapatan terbesar Pemkot Malang terjadi di jenis pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Polrestabes Surabaya Tembak Mati Pelaku Begal Sadis
MH dan NR saat beraksi tak segan-segan mengancam korbanya dengan senjata tajam. Setidaknya pelaku sudah beraksi sebanyak 12 kali di kota Surabaya.
Baru Menjabat Kapolres Pamekasan Atensi Kasus Mandek
Sejumlah kasus besar warisan Kapolres sebelumnya sampai saat ini belum diselesaikan patut menjadi atensi bagi Kapolres Pamekasan AKBP Djoko Lestari
0
Kado 100 Hari Jokowi-Ma'ruf Membuat Geleng Kepala
100 hari masa kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin dikritik oleh pengamat, karena kebijakan yang bertentangan dengan kemauan rakyat.