Padang - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit menyampaikan, bahwa butuh kolaborasi semua pihak agar masyarakat di daerah terpencil keluar dari berbagai hambatan dan batas-batas yang ada.
Hal tersebut disampaikan Nasrul Abit usai melakukan peninjauan beberapa waktu lalu ke daerah terpencil di pedalaman Solok Selatan Nagari Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, di sekitar wilayah perbukitan dengan kondisi geografis yang cukup sulit untuk dijangkau dengan kendaraan darat.
"Kita harus buka semua batas-batas yang menghalang, jangan ada hambatan untuk daerah terpencil," ujarnya, Jumat 12 Juni 2020.
Menurutnya, Infrastruktur, kesehatan dan pendidikan yang masih menjadi persoalan bagi daerah terpencil akan dijadikan perhatian yang tak boleh dipisahkan oleh pemerintah.
"Bagaimana pun kondisinya kami usahakan sampai ke lokasi, karena kondisi seperti itu yang dirasakan warga kita yang ada di daerah terpencil. Apalagi saat hari hujan jalan ini tidak bisa ditempuh, butuh waktu enam jam kami ke sana," ujar Nasrul Abit.
Kita harus buka semua batas-batas yang menghalang, jangan ada hambatan untuk daerah terpencil.
Menurut Nasrul Abit, kunjungan ke daerah terpencil sangat penting dilakukan, agar bisa melihat secara nyata progres pembangunan yang sudah dilakukan, termasuk menyerap langsung aspirasi masyarakat setempat.
Kondisi jalan tanah mendaki dan berlobang yang jarang ditempuh kendaraan membuat kendaraan rombongannya harus bekerja keras untuk melalui medan tersebut.
Nasrul Abit juga menceritakan bagaimana kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota sudah berjalan dengan baik. Khususnya, untuk membuka jalan-jalan baru supaya tersentuh pembangunan bagi daerah yang terisolir.
"Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi daerah, kita berkolaborasi untuk perbaikan jalan ini,” katanya.
Ia juga menyampaikan, jika ada kolaborasi maka semua bisa dikerjakan. Dia juga mengingatkan untuk mengutamakan jalan-jalan yang ada di perkampungan, agar masyarakat disana bisa membawa hasil kebunnya keluar untuk dijual.
Selain itu, Nasrul Abit dalam hal ini juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dia berpendapat, seharusnya BPJN III lebih banyak berkoordinasi kepada pemerintah provinsi. []
