Puerto Ordaz, (Tagar 27/12/2017) - Pihak berwenang Venezuela, Selasa, mengatakan telah menahan 28 orang di negara bagian Bolivar selatan karena penjarahan dan kekacauan selama Natal dalam aksi kerusuhan terbaru selama krisis ekonomi yang parah.
Terdapat sejumlah aksi protes dan rintangan di penjuru negara Amerika Selatan anggota OPEC itu dalam beberapa hari terakhir karena kekurangan pangan, pemadaman listrik, harga tinggi dan penjatahan bahan bakar.
Kepala kamar dagang lokal Florenzo Schettino mengatakan kepada Reuters bahwa 10 toko dijarah saat malam tiba pada Hari Natal di Bolivar, yang telah dilanda kerusuhan di berbagai titik selama empat tahun terakhir resesi yang brutal.
Di negara bagian Andean bagian barat, polisi dan tentara menjaga pom bensin, tempat antrian panjang dan pelanggan hanya diperbolehkan mengisi 35 liter per kendaraan.
"Kami membuang banyak waktu. Pemerintah sedang menguji kesabaran rakyat," kata sopir bus Pedro Pina, yang menunggu berjam jam untuk membeli bahan bakar di negara bagian Barinas.
Kritikus menyalahkan Presiden Nicolas Maduro dan Partai Sosialis yang berkuasa atas kekacauan ekonomi di Venezuela, dengan mengatakan bahwa mereka mempertahankan kebijakan statistik yang gagal terlalu lama, sambil menutup mata terhadap korupsi dan inefisiensi yang merajalela.
Pemerintah mengatakan bahwa kondisi ini adalah korban dari "perang ekonomi" oleh lawan-lawan politik dan kekuatan asing sayap kanan, yang bermaksud menjatuhkan Maduro dalam sebuah kudeta.
"Ini hanya bisa dibalik dengan reformasi ekonomi yang menyeluruh," kata legislator oposisi dan ekonom Angel Alvarado.
Di negara bagian Zulia barat, beberapa ratus ribu orang melewati malam Natal dalam kegelapan, memicu kemarahan di antara mereka yang telah mengumpulkan uang dan mencari produk sepanjang hari untuk menyiapkan makan malam keluarga tradisional.
"Saya menghabiskan sepanjang hari stres - dan kemudian lampu padam. Betapa ini Natal yang menyedihkan," kata Lilibeth Rodriguez, 40, yang menilai acara keluarganya rusak.
Sebelumnya lembaga legislatif pro-pemerintah Venezuela memutuskan bahwa semua partai yang memboikot pemilu daerah pada bulan ini telah kehilangan status legal sebagai partai politik.
Dengan demikian kelompok oposisi yang turut dalam aksi boikot itu terancam tidak bisa mengikuti pemilihan umum presiden tahun 2018.
Keputusan oleh Dewan Konstituante yang terbentuk pada Juli lalu melalui pemilu kontroversial yang juga diboikot oleh partai-partai oposisi utama terbaru ini kemudian memicu kecaman dari lawan politik pemerintah serta kritik keras dari Amerika Serikat.
Tiga partai oposisi besar, Justice First, Democratic Action dan Popular Will, memang tidak mengajukan kandidat dalam pemilu pemimpin daerah serentak pada bulan ini. Aksi tersebut adalah bagian dari protes terhadap apa yang mereka nilai sebagai bias sistem pemilu yang bertujuan untuk mengukuhkan "kediktatoran" Presiden Nicolas Maduro.(ant/wwn)
