Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengapresiasi optimisme perekonomian Indonesia 2021 yang dirilis oleh J.P. Morgan. Menurut J.P. Morgan diperkirakan berkembang sebesar 4% didukung oleh konsumsi sebesar 2,2%, investasi 1,2%, dan net ekspor sebesar 0,7%.
J.P. Morgan juga memproyeksikan aliran dana asing akan kembali ke Indonesia didorong oleh sentimen positif yakni perkembangan vaksin sebagai key market drivers, dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai reformasi kebijakan terbesar sejak 1998, tujuannya untuk mendorong Foreign Direct Investment (FDI) dan transformasi Indonesia menuju ke negara manufaktur di Asia dan hub technology.
Penciptaan lapangan kerja sangat mendesak untuk dilakukan, karena 70 juta dari 130 juta angkatan kerja di Indonesia masih bekerja di sektor informal.
"Sumber dari persoalan adalah masalah kesehatan, dimana kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan (sosial dan ekonomi) menurun, sehingga game-changer -nya adalah vaksiniasi. Vaksinasi akan menyelesaikan 2 persoalan sekaligus, kesehatan dan kepercayaan publik untuk kembali beraktifitas dan berkegiatan sosial," ujar Menko Airlangga.
"Dengan hadirnya vaksin 1,2 juta dosis di Indonesia (salah satu negara di ASEAN yang pertama mendapat vaksin), memberikan harapan dan kepercayaan masyarakat, karena Pemerintah berhasil mendapatkan akses terhadap vaksin yang sudah dirintis sejak awal pandemi di Maret 2020 yang lalu," lanjutnya.
Tak hanya itu, pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ialah reformasi struktural yang sudah lama dinanti dan dipercaya sebagai akselerator pertumbuhan perekonomian Indonesia, salah satu tujuan utamanya untuk mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pemberian kemudahan berusaha dan investasi.
"Penciptaan lapangan kerja sangat mendesak untuk dilakukan, karena 70 juta dari 130 juta angkatan kerja di Indonesia masih bekerja di sektor informal. Apalagi Indonesia memiliki potensi Bonus Demografi dalam 10 – 15 tahun ke depan, sehingga peningkatan investasi sangat penting untuk penciptaan lapangan kerja," ucap Menko Airlangga.
Pelaku pasar percaya bahwa implementasi Undang-Undang Cipta Kerja akan membawa kemudahan berusaha dan kepastian pengelolaan investasi hingga tingkat pemerintah daerah.
Sekarang, penyusunan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja terus dikerjakan dengan membuka partisipasi masyarakat dan stakeholders seluas-luasnya. Dukungan koordinasi yang kuat antara parlemen dan pemerintah, juga menjadi salah satu cara untuk keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.
J.P. Morgan memproyeksikan pasar bursa Indonesia akan terus tumbuh didorong oleh kegiatan ekonomi yang mulai pulih kembali, dengan dukungan stimulus pemerintah dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.
Saat ini, ekonomi Indonesia terus memperlihatkan tren pemulihan setelah sempat terkontraksi sebesar -5,32% (YoY) pada triwulan kedua 2020, dan membaik pada triwulan ketiga menjadi -3,49% (YoY), atau tumbuh sebesar 5,5% (QtoQ).
Sektor keuangan, infrastruktur atau industri, dan korporasi berbasis ekonomi digital sebagai katalisator jangka menengah diprediksi menjadi sektor kunci pemulihan ekonomi.
Baca juga:
- Cerita Menko Airlangga Cari Vaksin Sejak Maret 2020
- Menko Airlangga: 38 Proyek Strategis Nasional Digarap 2021
Indonesia diyakini akan mengalami ekonomi digital yang berkembang pesat dan korporasi berbasis teknologi masa depan. Ekonomi internet Indonesia saat ini memiliki kapasitas USD 50 Miliar yang tersusun dari 5% dari PDB dan lebih dari 10% kapitalisasi pasar saham, yang merupakan salah satu pertumbuhan tercepat di dunia.
Saat ini, Indonesia menjadi rumah dari 5 unicorn (Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, OVO) yang akan menjadi katalisator investasi sebagai the new economy. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga sedang mempersiapkan Lembaga Pengelola Investasi yaitu Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dapat dipercaya menjadi alternatif pembiayaan untuk pembangunan proyek infrastruktur.
“Saat ini Pemerintah sedang finalisasi 3 RPP terkait SWF, yaitu RPP Lembaga Pengelola Investasi (LPI), RPP Modal Awal LPI dan RPP Perlakuan Perpajakan LPI. LPI akan mengelola investasi, sehingga akan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka Panjang, dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan,” tegas Airlangga. []
