Utusan Presiden di Siantar, Bicara Soal Kebinekaan

Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban meyampaikan penting merawat kebinekaan lewat dialog lintas agama.
Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) Prof Syarif A Mughni MA PhD di Konfrensi Kepemimpinan Antar Gereja Lutheran se-Asia, Senin 7 Oktober 2019, di Sapadia Hotel, Jalan Diponegoro, Pematangsiantar Sumatera Utara. (Foto: Tagar/Anugerah Nst)

Pematangsiantar - Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) Prof Syarif A Mughni MA, PhD, meyampaikan penting merawat kebinekaan lewat dialog lintas agama.

Hal itu ia sampaikan pada acara Konfrensi Kepemimpinan Antar Gereja Lutheran se-Asia, Senin 7 Oktober 2019, di Sapadia Hotel, Jalan Diponegoro, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.

"Dengan bahasa Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa, ada juga Pencasila sebagai landasan bernegara. Untuk itu komunikasi dan kerja sama antar lintas agama guna menciptakan kedamaian lewat agama," terang Syarif Mughni.

Sebagai negara mayoritas muslim dengan berbagai berbagai, agama, suku budaya di seluruh kepulauan di Indonesia, Syarif mengingatkan pentingnya menciptakan kedamaian yang merupakan pekerjaan bersama.

"Pancasila adalah dasar negara menciptakan kedamaian dan prinsip Bhineka Tunggal Ika," terang Syarif.

Syarif menyampaikan, suasana harmonis dan perdamaian tidak dapat tercipta dengan kekerasan antar golongan. Konflik agama di beberapa daerah Indonesia tentu tidak berlandaskan kemanusiaan dan persatuan seperti yang tertera dalam Pancasila.

Kemajuan informasi dalam negara demokrasi seperti Indonesia ujar Syarif, merupakan tantangan. Untuk itu perlu sikap toleransi seperti yang tertera dalam Pancasila, dengan begitu NKRI menjadi rumah yang damai bagi semua pemeluk agama.

"Banyaknya ajaran tidak boleh mencederai prinsip kebebasan memilih keyakinan dan kemanusian serta perdamaian," ungkapnya.

Saat ini agama sudah tak lagi menciptakan kedamaian karena ada orang yang memanfaatkan agama untuk memecah-belah masyarakat

Karenanya komitmen menjaga keharmonisan harus beriringan bersama kebebasan menjalankan keyakinan menurut ajaran kepecayaannya seperti telah diatur dalam konstitusi.

Untuk itu Syarif menyampaikan perlu edukasi untuk mengkampayekan kedamaian melalui aksi nyata seperti ilmu pengetahuan dan diskusi yang konstruktif.

Tindakan tersebut ungkap Syarif dapat dimulai lewat lingkungan dan sekolah, sebab Pancasila memiliki tujuan mempersatukan kemanusia yang sangat berbeda-beda.

Syarif juga meminta kerja sama pemerintah daerah dalam menciptakan dialog-dialog keagamaan sedini mungkin bersama Forum Kerukunan Antar umat Beragama dan Masyarakat.

Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Pematangsiantar May Luther Dewanto Sinaga, merasa senang adanya dialog antar umat beragama yang dihadiri gereja se-Asia.

Menurutnya Luther, tak jarang agama dijadikan sebagai pemantik konflik dalam masyarakat untuk kepentingan kelompok tertentu.

Dia berharap interaksi dan dialog dapat menciptakan kedamaian antar pemeluk agama.

"Saat ini agama sudah tak lagi menciptakan kedamaian karena ada orang yang memanfaatkan agama untuk memecah-belah masyarakat. Saya berharap perdamaian dapat dibangun lewat dasar agama dan kemanusiaan dengan begitu baik lewat interaksi dan dialog," ujarnya. []

Berita terkait
Mahasiswa Siantar Gelar Aksi 1.000 Lilin Perdamaian
Mahasiswa Universitas HKBP Nomensen (UHN) berpendapat saat ini Indonesia sedang tersandung berbagai masalah.
Sekjen LWF di Siantar, Bahas Radikalisme dan Perdamaian
Sekretaris Jenderal LWF menyampaikan komitmen Gereja Lutheran dalam mengkampanyekan kebebasan beragama sebagai hak semua orang.
Ditunjuk Jadi Utusan Khusus Presiden, Din Syamsuddin: Bismillah
Din Syamsuddin mengatakan dirinya telah menerima putusan Presiden dengan bismillah sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.
0
AS Mulai Terapkan Larangan Impor Barang dari Xinjiang
AS terapkan larangan impor barang produksi dari wilayah Xinjiang, China, kini mulai diberlakukan dengan alasan ada genosida di sana