Surabaya - Usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Pemilihan Wali Kota Surabaya masih teka-teki. Padahal, Dewan Pimpinan Pusat PDIP telah mengumumkan 75 nama pasangan calon kepala daerah dan hanya lima daerah yang sudah keluar rekomendasi usungan untuk Jatim.
Untuk di Jawa Timur, lima pasangan calon mendapatkan rekomendasi tahap ketiga yakni Fandi Akhmad Yani dan Aminatun Habibah untuk Pilkada Gresik. Kemudian, Pilkada Banyuwangi, yang diberikan kepada pasangan Ipuk Fiestiandani dan Sugirah.
Kemungkinan tanggal 19. Karena infonya tanggal 19 itu terakhir penyampaian rekomendasi.
Untuk Pilkada Tuban, rekomendasi diberikan kepada Setiajit dan RM Armaya Mangkunegara. Pilkada Lamongan akan mengusung Kartika Hidayati dan Sa'im, serta Pilkada Ponorogo yang akan mengusung Sugiri Sancoko dan Lisdyarita.
Ketua DPD PDIP Jawa Timur Kusnadi mengatakan untuk rekomendasi Pilwali Surabaya masih belum keluar. Rencananya, PDIP akan mengeluarkan rekomendasi akhir, khususnya untuk Surabaya tanggal 19 Agustus nanti.
"Kemungkinan tanggal 19. Karena infonya tanggal 19 itu terakhir penyampaian rekomendasi," ujarnya kepada Tagar di Sekretariat PDIP Jawa Timur, Selasa, 11 Agustus 2020.
Baca juga:
- Bisikan Risma Penentu Arah PDIP di Pilwali Surabaya
- Profil Arzeti Bilbina, Masuk Bursa Pilwali Surabaya
- Persaingan Cawalkot di Pilwali Surabaya Mulai Hangat
Kusnadi mengatakan rencannya rekomendasi untuk Surabaya akan diumumkan bersama lima daerah lain di Jawa Timur yang belum keluar rekomendasi untuk Pilkada serentak 2020. Meski demikian, keputusan siapa yang akan diusung oleh PDIP di Pilwali Surabaya adalah wewenang DPP.
"Itu murni kewenangan DPP. Mereka punya pertimbangan siapa yang akan diusung," kata dia.
Kusnadi berharap agar tidak ada rasa kekecewaan dari kader tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP. Semua kader harus bergerak untuk memenangkan partai.
"Kami ingin semua kader berhenti bertanya soal rekomendasi, "Kenapa kok tidak saya? Kenapa harus dia? Hentikan semua itu. Sudah seharusnya kita bergerak mengamankan partai," tuturnya.
Kusnadi mengatakan bagi pasangan calon yang sudah mendapatkan rekomendasi untuk segera membentuk tim pemenangan reguler yang di dalamnya ada kader partai.
"Ketua Kampanye tidak boleh ketua DPC, tetapi wakil ketua pemenangan pemilu," tuturnya.
Selain itu, paslon juga harus membentuk tim emergency akan mengelola isu terkini. Kusnadi meminta agar semua tim berjalan secara simultan dan tak berjalan sendiri-sendiri.
"Para kader di daerah harus bergerak di pilkada. Turunnya rekomendasi kepada para calon harus ditindaklanjuti dengan memanaskan mesin Partai," tuturnya.
Pria yang juga Ketua DPRD itu menjelaskan, bahwa target yang dipasang oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri adalah harus memenangkan 13 dari 19 Pilkada serentak di Jawa Timur pada 9 Desember 2020.
"Saya tanya, siapa yang mau kalah? Semuanya mau menang kan? Kalau ada calon yang ingin maju namun tidak untuk menang, mending tidak usah nyalon sekalian," tuturnya.
Kusnadi memastikan seluruh proses rekrutmen berjalan secara transparan. Ia menegaskan, tidak ada dorongan secara khusus kepada pihaknya dari para penerima rekomendasi, khususnya untuk para calon dari luar Partai.
"Sekarang saya tanya kepada Bu Kartika, apakah saya pernah bertemu dengan Ibu? Dengan Bu Ipuk (Calon Bupati Banyuwangi), apakah saya pernah dengan Ibu? Mas Giri (Calon Bupati Ponorogo), apakah kita pernah bertemu sebelumnya?," kata Kusnadi.
Sontak mereka menjawabnya tidak pernah bertemu.Berbeda halnya kalau ada Ketua DPC PDI Perjuangan di daerah yang bersedia maju.
"Beda halnya dengan Ketua DPC. Saya tawari untuk maju sebagai bentuk apresiasi kepada kader internal," ucapnya. []
