Surabaya - Rekomendasi untuk bakal calon wali kota dan wakil wali kota (Pilwali) Surabaya akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selalu dinantikan oleh kandidat. Namun, rekomendasi tidak begitu cepat dikeluarkan seperti daerah lain yang menggelar Pilkada.
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam mengatakan Tri Rismaharini bisa menjadi pembisik Megawati sebelum mengeluarkan rekomendasi Pilwali Surabaya. Pertimbangannya adalah Risma sudah dua periode memimpin Surabaya, apalagi Risma menjadi pengurus di DPP PDIP.
Itu menunjukkan bahwa PDIP sangat berhati-hati untuk Pilwali Surabaya.
"Saya pikir iya, karena dua posisi, sebagai wali kota dua periode dan sebagai pengurus DPP. Saya pikir posisi beliau untuk akses ke Bu Mega cukup kuat," ujar Surokim, dikonfirmasi, Senin, 22 Juni 2020.
Rekomendasi Pilwali Surabaya nantinya dikeluarkan saat injury time karena PDIP sangat berhati-hati terhadap percaturan politik di Kota Pahlawan tersebut. Apalagi selama ini Surabaya dikenal basis merah alias dikuasi PDIP.
"Itu menunjukkan bahwa PDIP sangat berhati-hati untuk Pilwali Surabaya. Bagaimanapun PDIP ingin tetap melanjutkan tradisi kemenangannya di Surabaya dan harus berhitung cermat," kata dia.
Dalam penentuan calon akan diusung, bakal banyak kepentingan sehingga kontes di internal untuk mengajukan kandidat juga cukup sengit. Apalagi calon lawan akan dihadapi adalah mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal (purn) Machfud Arifin. Dengan begitu, hal ini akan ikut menjadi pertimbangan DPP dalam mengajukan dan menyetujui calon.
"DPP jelas tidak mudah untuk menentukan siapa yang akan dimajukan. Apalagi jika lawannya adalah Pak Machfud Arifin," katanya.
Keputusan calon yang akan maju sangat bergantung penuh pada restu Mega. Namun kedekatan Risma khusus dengan Megawati akan memberi nilai plus dalam pencalonan.
"Peluangnya cukup besar (pertimbangan Risma). Kendati harus diakui akses ke Bu Mega juga bisa lewat banyak jalur dan proses di DPP juga tidak mudah," tegasnya.
Sementara Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mengaku partainya bakal mengeluarkan lima rekomendasi bakal calon. Lima daerah itu yakni Mojokerto, Trenggalek Kediri Kabupaten, Kota Blitar, dan Kabupaten Blitar. Dengan adanya lima rekomendasi ini akan menambah jumlah bakal calon yang diusung PDIP.
"Kalau pada tanggal 19 Februari itu ada tiga daerah yang sudah mendapatkan rekomendasi yakni Ngawi, Sumenep, dan Kabupaten Malang. Sampai sekarang mungkin sudah ada delapan lagi," ujarnya.
Untari menyatakan bahwa lima bakal calon itu sudah dipanggil ke DPP PDIP. Hanya saja, enggan merinci nama-nama yang diminta datang ke Jakarta.
"Kalau personelnya siapa, nanti dulu ya. Insya Allah tidak lama diumumkan DPP," kata dia.
Pengumuman bakal calon yang mendapat rekomendasi diperkirakan pada akhir Juni. Pengumuman bisa saja mundur dari jadwal jika dinilai masih diperlukan komunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk partai politik lain.
Anggota DPRD Jatim itu menegaskan khusus untuk rekomendasi Pilwali Surabaya akan dikeluarkan bersama pengumuman bakal calon yang ajak mengikuti Pilkada serentak 2020. Untari pun tak membeberkan nama pasangan bakal calon Surabaya.
"Terserah ibu ketua umum, kita patuh saja dengan perintah beliau nanti," ucapnya.
Selain Megawati, Risma juga memiliki peran besar dalam menentukan rekomendasi PDIP di Pilkada Surabaya. Mengingat Risma juga menjadi pengurus DPP PDIP dan petahana Wali Kota Surabaya. Dengan begitu, Risma dianggap mempunyai pemetaan yang baik terhadap sosok yang bisa meneruskan memimpin Surabaya.
"Coba nanti tanya saja pada Bu Risma, beliau kan juga Ketua DPP," kata dia.
Sementara itu Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono enggan berkomentar soal rekomendasi Pilwali Surabaya.
"Kami tegak lurus dengan DPP PDIP. Sebaiknya ditunggu saja," kata Adi.
Sementara bakal calon wakil wali kota Surabaya dari PDIP, Armuji tak terlalu memikirkan rekomendasi. Ia lebih memilih fokus memperhatikan keluhan warga daripada memikirkan rekom partai yang bakal keluar pada Juli besok.
"Biarlah urusan rekom tersebut menjadi ranah DPP PDIP. Makom saya bersama warga saja. Memperhatikan keluhan warga Surabaya," kata Armuji.
Untuk diketahui, pada Juli nanti PDIP akan mengumumkan rekomendasi calon wali kota dan wakil wali kota yang akan maju di Pilwali Surabaya 9 Desember 2019. Sejumlah kandidat berpeluang mendapat rekomendasi partai berlambang banteng Moncong Putih ini.
Mereka sudah lebih dulu mendaftar calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya melalui penjaringan partai ini. Seperti halnya Whisnu Sakti Buana (wakil wali kota Surabaya, Dyah Katarina (istri Bambang DH yang saat ini anggota DPRD Surabaya), keduanya mendaftar sebagai calon wali kota melalui DPC PDIP, selain ada nama lain. Termasuk yang ikut penjaringan di DPD PDIP.
Sementara Armudji mendaftar sebagai calon wakil wali kota. Tidak ada nama Eri Cahyadi (Kepala Bappeko Surabaya) dalam penjaringan di DPC PDIP maupun DPD Jatim. Sementara sudah menjadi rahasia umum, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendukung Eri menjadi penerusnya. []
