Upaya Pemprov Jabar Cegah Kerumunan Perayaan Tahun Baru

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melarang perayaan Tahun Baru 2021 yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Foto:Tagar/jabarprov.go.id)

Bandung - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melarang perayaan Tahun Baru 2021 yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Larangan berlaku dalam perayaan di dalam ruangan ataupun luar ruangan.

Agar terwujudnya kebijakan tersebut, dibutuhkan komitmen bersama dengan Pemda Provinsi Jabar, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pebisnis, dan masyarakat untuk membatasi aktivitas dan menghindari kerumunan.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 202/KPG.03.05/HUKHAM tentang Pelarangan Tahun Baru 2020 dan Pencegahan kerumunan massa. Surat tersebut ditujukan kepada bupati/wali kota se-Jabar.

Oleh karena itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 202/KPG.03.05/HUKHAM tentang Pelarangan Tahun Baru 2021 dan Pencegahan Kerumunan Massa. Surat tersebut ditujukan kepada bupati/wali kota se-Jabar.

Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Jabar Daud Achmad mengatakan, kebijakan dan surat edaran tersebut diharapkan bisa mengurangi penularan Covid-19 ketika momen pergantian tahun.

"Jabar melarang untuk mengadakan perayaan akhir tahun. Baik indoor maupun outdoor. Kemudian operasi yustisi akan ditingkatkan," kata Daud di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat, 18 Desember 2020.

Dia pun menuturkan, ada beberapa poin yang tercantum dalam surat edaran tersebut, diantaranya meminta Bupati/Wali Kota membuat surat edaran kepada seluruh masyarakat, serta pengelolaan tempat usaha dan wisata.

"Supaya mereka tidak memfasilitasi kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa, termasuk acara perayaan pergantian tahun," tuturnya.

"Poin kedua, bupati/wali kota diminta memperkuat operasi yustisi dan patroli pengawasan serta penegakan disiplin protokol kesehatan sampai tingkat kecamatan," pungkasnya.

Ia berkata, Bupati/Wali Kota diminta melakukan pengetatan protokol di wilayah perkotaan berupa penerapan Work From Home (WFH), pembatasan jam operasional dan pembubaran di ruang publiK jika terjadi kerumunan. Sedangkan di wilayah perdesaan ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

"Pengetatan pun harus dilakukan di pintu masuk wilayah, baik jalur darat, laut, dan udara," ungkapnya.

Dalam Surat Edaran Gubernur Jabar, Bupati/Wali Kota harus melakukan pengetatan protokol kesehatan di daerah tujuan wisata. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengetatan protokol kesehatan di daerah tujuan wisata.

1. Memberikan pembatasan jumlah pengunjung dengan memberlakukan sistem pemesanan dan pendataan wisatawan.

2. mewajibkan pengunjung menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji rapid antigen tes atau PCR yang berlaku selama 14 hari sejak diterbitkan.

"Pengunjung bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing serta tunduk dan patuh terhadap protokol kesehatan," jelasnya.

"Implementasi langkah-langkah tersebut dimulai sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021," tambahnya.

Dia menghimbau agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan, karena hal tersebut sangat penting guna pencegahan penularan Covid-19. []

(Handini)

Baca juga:

Berita terkait
Jabar dan Lima Provinsi Raih Penghargaan KPPU Award 2020
Proses penilaian dalam KPPU Award 2020 berdasarakan interaksi KPPU dan Pemda Provinsi mulai bulan Januari 2019 sampai November 2020.
Pemprov Jabar Terima DIPA dan Dana TKDD
Pemprov Jabar menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Dana TKDD (Transfer ke Daerah dan Desa) untuk Tahun 2021.
1.859 Peserta Lolos Seleksi CPNS Pemprov Jabar Formasi 2019
Mereka yang dinyatakan lolos berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)-Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
0
Carlo Ancelotti Tinggalkan Everton Kembali ke Real Madrid
Carlo Ancelotti telah meninggalkan Everton untuk menjadi pelatih kepala di Real Madrid untuk kedua kalinya