Jakarta - Uni Eropa menuntut Inggris membatalkan rencana yang mengubah kesepakatan Brexit Boris Johnson "pada akhir bulan" atau berisiko membahayakan pembicaraan perdagangan. Inggris telah menerbitkan RUU Pasar Internal untuk menulis ulang bagian dari perjanjian negara itu keluar dari Uni Eropa atau Brexit yang ditandatangani pada Januari.
Seperti diberitakan dari BBC News, Jumat, 11 September 2020, Uni Eropa menyebutkan bahwa langkah Inggris itu telah "merusak kepercayaan secara serius". UE tidak akan "malu" untuk mengambil tindakan hukum terhadap Inggris.
Perbedaan signifikan tetap ada selama kesepakatan perdagangan bebas.
Baca Juga: Pendukung Brexit Sambut Inggris Keluar dari UE
Namun menteri kabinet Michael Gove menegaskan bahwa Inggris telah mengambil sikap tegas tidak akan menarik RUU tersebut. Pemerintah mengatakan Parlemen berdaulat dan dapat mengesahkan undang-undang yang melanggar kewajiban perjanjian internasional Inggris.
Kepala negosiator Uni Eropa Michel Barnier mengatakan kepercayaan akan menjadi kunci. Ia menyebutkan itu setelah putaran terakhir pembicaraan perdagangan Inggris-Uni Eropa ditutup di London pada Kamis.
Rekannya dari Inggris, David Frost mengatakan perbedaan "signifikan" tetap ada selama kesepakatan perdagangan bebas. "Namun, diskusi tambahan akan berlanjut di Brussel minggu depan," katanya.
Sumber kekhawatiran Uni Eropa adalah RUU Pasar Internal yang diusulkan Perdana Menteri Johnson, yang diterbitkan pada hari Rabu. Ini membahas Protokol Irlandia Utara - sebuah elemen dari perjanjian penarikan yang disepakati bersama dengan Uni Eropa.
RUU itu mengusulkan tidak ada pemeriksaan baru atas barang yang dibawa dari Irlandia Utara ke Inggris Raya. Ini memberi para menteri Inggris kekuatan untuk mengubah atau "menolak" aturan yang berkaitan dengan pergerakan barang yang akan berlaku mulai 1 Januari, jika Inggris dan Uni Eropa tidak dapat mencapai kesepakatan perdagangan.
Baca Juga: Boris Johnson, PM Inggris yang Akan Wujudkan Brexit
Penerbitan RUU tersebut mendorong pembicaraan darurat antara menteri Kantor Kabinet Michael Gove dan Maros Šefčovič, Wakil Presiden Komisi Eropa. []