Jakarta - Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan bahu membahu berupaya keluar dari tantangan yang timbul karena pandemi Covid-19. Selain berupaya menekan laju kasus positif, pemerintah juga mengupayakan pemulihan perekonomian nasional lewat beragam program dengan mengalokasikan anggaran Rp 695,2 triliun untuk perekonomian dan kesehatan.
Salah satu alokasi anggaran tertinggi adalah untuk menyokong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sebesar Rp 123,46 triliun dalam bentuk program subsidi bunga, penjaminan kredit, relaksasi pajak, dan bantuan produktif.
Pemerintah juga melakukan pendampingan bagi pengelolaan usaha, sumber daya manusia, sarana prasarana, termasuk memfasilitasi digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM pada dasarnya adalah agenda besar pemerintah untuk melakukan pemulihan juga transformasi ekonomi digital.
Hari ini tanggal 11 November 2020, e-commerce menggelar program promo belanja online dengan memberikan diskon besar-besaran. (Foto: Tagar|today.line.me|Ilustrasi Diskon).
Pendampingan itu macam-macam bentuknya, bisa melalui training, coaching, gathering, dan konsultasi.
Bagi UMKM konvensional yang selama ini lebih banyak bertransaksi secara tradisional, bertatap muka baik dengan konsumen maupun penyedia bahan baku, digitalisasi akan sangat membantu di masa pandemi ini.
"Sekarang salah satu cara bertahan di saat pandemi adalah digitalisasi. Dengan bertransformasi secara digital, hubungan dengan konsumen maupun dengan penyedia bahan baku bisa dilakukan," kata Kepala UKM Center Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, T. M. Zakir Machmud, dalam acara dialog yang diselenggarakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), dikutip dari siaran pers, Rabu 18 November 2020.
Upaya mendigitalisasi proses bisnis pelaku UMKM, terutama yang masih asing dengan perkembangan teknologi, masih sulit karena terbentur pola pikir pelakunya sendiri.
"Jadi walaupun kita bicara digitalisasi, kita tetap harus melakukan pendampingan. Pendampingan itu macam-macam bentuknya, bisa melalui training, coaching, gathering, dan konsultasi. Intinya UMKM harus mempersiapkan diri ke arah digitalisasi," kata Zakir.
Head of Sales start up aplikasi bagi usaha warung makan, Triatmojo Suprasetyo, tidak menampik apabila saat ini, segala aspek tengah bertransformasi ke arah digitalisasi untuk menjawab lanskap perubahan akibat pandemi Covid-19.
"Dukungan digitalisasi khususnya pada warung-warung makan berimbas positif pada pelaku bisnis. Dukungan yang kami berikan kita sebut P3K (Pelatihan, Pembimbingan, Pendapatan, dan Kemudahan). Ini yang menaikan derajat pelaku UMKM kita, terutama pemilik warung makan," ujarnya.
Ilustrasi happy belanja online. (Foto: augmentagency.com)
Kehadiran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menurut Zakir sendiri merupakan bentuk kehadiran negara bagi pelaku UMKM. "Namun harus kita lihat yang bisa memanfaatkan hal itu jumlahnya masih terbatas, karena mayoritas UMKM ada di level Mikro yang belum tersentuh layanan perbankan, atau belum memiliki NPWP, sehingga butuh penanganan khusus seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), ini yang membantu usaha Mikro yang sebelumnya turun paling tidak kembali ke titik semula," tuturnya.
"Kuncinya saat ini adalah segera berubah dari segi inovasi, sehingga UMKM bisa menaikan kelas. Jadi harus benar-benar melek digital," ujar Triatmojo.
Saat ini dengan perubahan situasi, UMKM harus mampu beradaptasi, salah satu caranya adalah dengan digitalisasi dan mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia baru. "Digital itu bukan sekedar masuk saja, tapi mempersiapkan diri untuk perubahan dan konsekuensinya nanti," kata Zakir.
