Tolak Omnibus Law, BEM SI Tolak Kehadiran Staf Milenial Jokowi

BEM SI menggelar aksi demonstrasi menuntut Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di seberang patung kuda, jalan merdeka barat, Jumat, 16 Oktober 2020. (Foto: Tangkapan layar bem_si)

Jakarta - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dengan tegas menolak maksud kedatangan staf ahli milenial Jokowi yang hendak mendengarkan aspirasi mahasiswa ketika menggelar aksi di seberang patung kuda, jalan merdeka barat, Jum'at 16 Oktober 2020.

"Ada staf ahli milenial Jokowi yang ingin menemui kita. Bagaimana kawan-kawan, apakah perlu kita sampaikan pernyataan sikap kita kepada stafsus milenial?" Tanya seorang orator kepada massa aksi, dikutip Tagar dari siaran langsung Instagram @bem_si Jum'at 16 Oktober 2020.

Bagaimana kawan-kawan, apakah perlu kita sampaikan pernyataan sikap kita kepada stafsus milenial?

Mendapat pertanyaan tersebut, massa aksi yang terlihat menggunakan almamater dengan warna yang berbeda-beda langsung menjawab 'tidak' secara kompak.

Belum diketahui siapa staf milenial yang bermaksud mendatangi massa aksi. Namun yang pasti, kedatangannya itu untuk menggantikan posisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sedang berada di Istana Kepresidenan Bogor.

Menurut informasi yang dihimpun, presiden dua periode tersebut tengah menjalani rapat pembahasan internal bersama dengan sejumlah Kementerian.

"Agendanya intern, tapi kerja, ada menerima beberapa tamu dan menteri," kata Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono.

Aksi lanjutan dari BEM SI ini masih dengan tuntutan yang sama, yakni menuntut Pemerintahan Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) dan menolak UU Cipta Kerja serta mengecam tindak represif aparat terhadap demonstrasi sebelumnya.

Demo hari ini juga disesali oleh BEM SI lantaran pihaknya mendapat pengawalan ketat dari Kepolisian. Sehingga massa hanya bisa menyampaikan aspirasinya di depan kantor Indosat dengan membuat lingkaran dan secara bergantian saling menyampaikan orasinya.

Di sela aksi pun orator sempat menyinggung kepolisian yang menempatkan mahasiswa tepat pada rambu lalu-lintas dilarang berhenti. Kemudian disimpulkan bahwa aparat telah melanggar aturannya sendiri.

"Teman-teman bisa liat rambu di sebelah situ, artinya dilarang stop ya. Tapi kita disuruh berhenti ya," ujar salah seorang orator.

Untuk hari ini, sedikitnya ada sekitar 8.000 personil gabungan TNI-Polri yang diterjunkan untuk mengawal aksi mahasiswa.

Ditambah lagi dengan personil cadangan yang bersiaga di bilangan Monas dan Polda. Jumlahnya sekitar 10.000 personil yang disiapkan untuk antisipasi pengamanan.

"Sekitar 8.000 lebih personel gabungan TNI Polri dan Pemda (yang mengamankan demo). Serta cadangan 10 ribu yang standby di Polda dan Monas," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Komisaris Besar Polisi Polda Metro Jaya Yusri Yunus, Jumat, 16 Oktober 2020.[]

Berita terkait
Soal Omnibus Law, Gatot: KAMI Suarakan Suara Hati Rakyat
Gatot Nurmantyo menegaskan fungsi organisasi mereka atas ramainya penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah menyuarakan suara hati rakyat.
Kawal Demo BEM SI, 8.000 Personel TNI - Polri Diturunkan
Sebanyak 8.000 personel gabungan TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi DKI Jakarta diturunkan guna mengawal demonstrasi BEM SI.
BEM SI Gelar Aksi Desak Jokowi Keluarkan Perppu KPK
BEM SI menggelar aksi demonstrasi mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.
0
Puan Maharani Sudah Pasti Capres, Tinggal Cari Cawapres, Kata Politisi PDIP
Puan Maharani sudah pasti capres PDIP di Pilpres 2024, tinggal cari cawapres buatnya dan cari waktu buat mengumumkannya, kata politisi PDIP.