UNTUK INDONESIA
Sampaikan Aspirasi Tolak Omnibus Law, Jalan Buntu Ridwan Kamil
Ujang Komarudin menilai langkah Ridwan Kamil menjembatani demonstran dalam menolak UU Cipta kerja merupakan cara untuk cari aman.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggelar pertemuan secara daring dengan lima kepala daerah di wilayah Bodebek di Kantor Wali Kota Depok, Selasa 6 Oktober 2020. (Foto:Tagar/Humas Pemprov Jabar)

Jakarta - Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai langkah Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) dalam menyampaikan aspirasi buruh ke Istana merupakan jalan buntu yang harus diambil agar terhindar dari desakan massa penolak Omnibus Law Undang-undang Cipta kerja.

"Demo kemarin RK ingin cari aman dan selamat. Makanya ia mengeluarkan surat," kata Ujang dihubungi Tagar Jumat 16 Oktober 2020.

Gubernur memang harus taat pada pemerintah pusat. Jika itu dianggap melanggar UU, ya tinggal diberi sanksi saja oleh Mendagri/Presiden

Menurut Ujang, sikap RK yang menjadi jembatan bagi para demonstran merupakan kebuntuan bagi dirinya. Toh setelahnya, kata Ujang, Ridwan Kamil juga meminta kepada warganya yang masih menentang Omnibus Law untuk segera mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kurang tepat. Tapi tak ada pilihan lain bagi RK. Jika tak keluarkan surat ke presiden, maka demo akan semakin masif dan bisa saja terjadi perusakan seperti terjadi di Jakarta. Itu strategi darurat RK. Kan ujungnya RK meminta rakyat ke jalur JR di MK," kata Ujang

Direktur Indonesia Political Review (IPR) itu mengungkap, secara politik pria yang akrab disapa Kang Emil itu bisa saja salah. Pasalnya, seorang gubernur seyogyanya berada dalam ranahnya Pemerintah/Eksekutif, bukan pada Legislatif.

"Gubernur memang harus taat pada pemerintah pusat. Jika itu dianggap melanggar UU, ya tinggal diberi sanksi saja oleh Mendagri/Presiden," ujarnya.

Jadi menurut Ujang, wajar saja jika RK enggan menanggapi pandangan Jimly Ashiddiqie terhadap sikapnya yang menjembatani buruh saat menolak Omnibus Law pada 8 Oktober 2020. Apalagi, Jimly sendiri memang ahli dalam bidang hukum, sehingga sangat paham dengan persoalan dibidangnya tersebut.

"Jika menanggapi, mungkin saja RK melakukan pembelaan diri, dan itu sah-sah saja. Namun jika mengcounter ucapan Jimly, RK bisa kena bully masyarakat," ungkap Ujang.

Sebelumnya, melalui cuitan di Twitter pribadinya, Jimly berujar tentang gubernur yang mengirimkan surat atas aspirasi masyarakatnya yang menolak UU Ciptaker. Menurutnya, hal demikian tidak perlu ada.

Jimly menerangkan, menyalurkan aspirasi masyarakat bukan bagian dari tugasnya. Sebab, sebagai kepala daerah, gubernur tidak bisa menentang ketetapan Pemerintah Pusat.

"Gubernur sebagai Kepala Daerah harus tunduk pada UU yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Mudah-mudahan yang kemarin adalah pengalaman terakhir," tulis Jimly di akun twitternya @JimlyAs pada 13 Oktober 2020.[]

Berita terkait
Coba Vaksin Covid-19, Ridwan Kamil Tak Rasakan Efek Samping
Ridwan Kamil menjadi salah satu dari 1.620 relawan yang ikut serta uji coba fase 3 di Universitas Padjajaran Bandung beberapa waktu lalu.
Liberalisasi Omnibus Law Buat BUMN Militer Sulit Berkembang
Sukamta mengatakan ada celah liberalisasi dalam Undang-Undang Omnibus Law, yang berpotensi membuat BUMN Bidang Pertahanan sulit berkembang.
Anggota KAMI Tersangka, Polri: Gegara Hoaks dan Ajakan Demo
Polri menjelaskan keterkaitan penangkapan 9 anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja.
0
Cara dan Tempat Resmi Sertifikasi SNI untuk Masker Kain
Bagaimana cara dan di mana tempat resmi jika pelaku industri ingin melakukan sertifikasi SNI pada produk masker kainnya?