Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menolak kenaikan UMP atau upah minimum provinsi 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebesar 1,09 persen. KSPSI meminta kenaikan UMP sebesar 5 %.
Idealnya pengaturan upah minimum mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, bukan pada PP No. 36 Tahun 2021, yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.
Perhitungan upah minimum seharusnya didasarkan pada survey Standar Kebutuhan Hidup Layak (SKHL) yang berisi 60 item kebutuhan pekerja. Semuanya harus dipenuhi, baru bisa upah minimum itu disebut adil.
Kabarnya, Buruh bakal demo berjilid-jilid mulai Senin, 29 November 2021 sampai Anies menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI 5% di 2022.
- Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Sikapi Demo Buruh dengan Perbaikan
- Baca Juga: 3, 25 Juta Pekerja Terima Bantuan Subsidi Upah/Gaji Tahun 2021
"Pada tanggal 29 November 5.000-10.000 buruh akan ada aksi di Balai Kota Gubernur DKI, memberikan target -tanda petik- ultimatum 3x24 jam (agar) SK Gubernur tentang UMP DKI dicabut/direvisi naiknya menjadi 5 %, jangan pakai PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Jumat, 26 November 2021.
Said menjelaskan bahwa di daerah lain juga akan dilakukan aksi, bahkan aksi akan semakin meluas di berbagai daerah kecuali daerah yang sudah memutuskan kenaikan upah minimum di atas 5%.
Kemnaker menekankan angka pastinya tetap berbeda-beda di masing-masing provinsi. Sebab, nanti gubernur yang akan menyesuaikannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut bahwa besaran UMP 2022 ini tidak bisa sesuai dengan keinginan buruh karena pemerintah harus mengikuti formula baru yang tertuang di PP dan merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Baca Juga: Momentum Pemulihan Ekonomi Diperkirakan Berlanjut Triwulan II 2021
- Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tetap Tumbuh Positif di Kuartal 3-2021
Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin Noer Effendi sangsi dengan klaim dan bocoran besaran rata-rata UMP 2022 dari pemerintah yang cuma 1,09 persen. Menurutnya, angka ini terlalu kecil.
Tadjuddin menduga angka ini cuma berdasarkan tingkat inflasi yang menjadi salah satu indikator dalam formula penyusunan upah minimum. Kalaupun benar, sambung dia, angkanya terlalu kecil karena tingkat inflasi secara tahunan sampai Oktober 2021 sudah 1,66 persen.
(Putri Fatimah)
