Tito Karnavian Siapkan Anggaran untuk Orang Miskin

Mendagri Tito Karnavian menyiapkan anggaran buat orang miskin yang kena dampak kebijakan social distancing di tengah merebaknya wabah virus corona.
Tito Karnavian (duduk) dan Ridwan Kamil (kana) dalam rapat koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Menteri Dalam Negeri dalam Penanganan Covid-19 di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 18 Maret 2020. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Bandung - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan seluruh kepala daerah untuk realokasi anggaran menangani virus corona Covid-19. Untuk penggunaannya pun diprioritaskan tak hanya untuk bidang kesehatan, tetapi non-kesehatan juga. Termasuk menjamin orang miskin yang terkena dampak kebijakan social distancing.

“Anggaran ini salah satunya untuk meningkatkan kapasitas kesehatan. Seperti penanganan kesehatan apabila ada lonjakan kasus Covid-19, kita sudah siap,” ujar Tito usai rapat koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Menteri Dalam Negeri dalam Penanganan Covid-19 di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 18 Maret 2020.

Tito memerinci penggunaan dari realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan. Di antaranya untuk mempersiapkan atau menambah ruang isolasi bagi pasien positif Covid-19 apabila terjadi lonjakan kasus. Menyediakan termasuk menambah tempat perawatan, mitigasi atau mengurangi dampak bagi mereka yang dalam pemantauan atau ODP (orang dalam pemantauan) dan PDP (pasien dalam pengawasan).

Karena ada tempat wisata yang tutup, dampak dari social distancing. Seperti pedagang gorengan dan pedagang kecil lain. Mereka pasti akan sulit. Ini perlu dibantu.

“Termasuk untuk menangani mereka yang dinyatakan negatif Covid-19,” ujarnya.

Sedangkan penggunaan anggaran untuk non-kesehatan di antaranya realokasi anggaran Covid-19 ini salah satunya untuk membantu kelompok rentan secara ekonomi atau masyarakat menengah ke bawah yang jumlahnya banyak. Bantuan diberikan seperti sembilan bahan pokok, terutama bagi masyarakat yang terdampak dari penerapan social distancing. Contohnya masyarakat yang perekonomiannya bergantung terhadap sektor pariwisata.

“Karena ada tempat wisata yang tutup, dampak dari social distancing. Seperti pedagang gorengan dan pedagang kecil lain. Mereka pasti akan sulit. Ini perlu dibantu,” kata Tito.

Ia menambahkan, bantuan juga bisa didapat dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Bantuan tunai atau non-tunai atau bisa juga bantuan dari BUMN. Selain itu, realokasi anggaran juga untuk membantu dunia usaha agar tetap berjalan. Atau minimal minimal membantu mengeluarkan kebijakan yang bisa membuat dunia usaha tetap bertahan, dan jangan sampai ada PHK besar-besaran, terutama membantu usaha kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah.

“Dunia usaha ini harus tetap hidup. Mohon kepala daerah mulai dari provinsi, kabupaten dan kota, bantu pengusaha-pengusaha kita,” kata Tito.

Ia menekankan jangan sampai mereka tidak bisa bertahan. Jangan sampai permintaan menurun karena ada social distancing, mereka mati usahanya. Saat dunia usaha tetap hidup, kemampuan bertahan dari krisis Covid-19 pasti bisa dilalui.

“Terakhir, mohon kepada kepala daerah yang anggarannya sudah dibagikan agar segera dibelanjakan agar bisa beredar di masyarakat, dan ekonomi masyarakat bisa berjalan,” ujar Tito.

Tito menambahkan, realokasi anggaran untuk menangani Covid-19 sudah ada peraturannya, tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 6 Tahun 2020 yang intinya, negara (pemerintah daerah) memiliki wewenang untuk merevisi APBD dengan fokus untuk meningkatkan kapasitas di bidang kesehatan.

“Dan mekanismenya cukup memberitahu DPRD, dan rekan DPRD pun harus bisa memahaminya karena dalam kondisi sangat genting, yang penting DPRD mengawasinya,” ujarnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan anggaran untuk menangani Covid-19 di Jawa Barat sudah disetujui dengan realokasi anggaran. Mekanismenya sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau kami kurang anggaran bisa dimaksimalkan dari realokasi anggaran. Ini sangat dimudahkan dengan adanya aturan tersebut,” tutur Kang Emil sapaan dari Ridwan Kamil.

Anggaran untuk menangani Covid-19, kata Kang Emil, bisa dalam bentuk hibah kepada institusi-institusi yang membutuhkan. Atau langsung diberikan kepada masyarakat dalam bentuk sembilan bahan pokok, dan masker serta kebutuhan lain. Bisa juga untuk membeli peralatan tes kit. Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk terus masif melakukan pemeriksaan, melacak dan menemukan mereka yang tak terlacak terinfeksi Covid-19.

“Intinya, semua aman terkendali, kita tenang. Tetap waspada, tetapi terukur, transparan dan tak perlu panik apalagi emosional. Semua dimohon ikuti aturan pemerintah, ulama. InsyaAllah kita bisa atasi masalah ini dengan baik dan secepat-cepatnya,” ujar Ridwan Kamil. []

Baca juga:

Berita terkait
2 WNI Kena Corona, Tito Karnavian Ajak Berolahraga
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta masyarakat berolahraga dan tidak panik dalam menghadapi wabah Covid-19 atau virus corona.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Cek Covid-19
Setelah Menhub Budi Karya positif corona, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lakukan tes Covid-19 karena dia pernah berdekatan dengan Menhub
DPRD Jawa Barat dan Ridwan Kamil Kompak Urus Corona
DPRD Jawa Barat dan Gubernur Ridwan Kamil kompak melakukan serangkaian langkah untuk mengamankan Jawa Barat dari ancaman penyebaran virus corona.