Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Undang-undang Cipta Kerja membuat prosedur yang panjang dipangkas sehingga masyarakat di daerah mudah membangun usaha. Untuk itu, pemerintah akan membuat aturan untuk menginventarisasi jenis-jenis usaha yang disederhanakan serta prosedurnya. Aturan turunan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) ini, harus diselesaikan paling lambat bulan November 2020 sesuai perintah Presiden Joko Widodo.
Tolong rekan-rekan pemerintah daerah, baik legislatif maupun eksekutif, mari kita sama-sama memiliki semangat yang sama, mempermudah izin agar lapangan kerja bagi masyarakat kita, terutama masyarakat kecil mudah bekerja tanpa dipersulit.
“Itu perintah Bapak Presiden dan beliau perintahkan paling lambat bulan depan harus selesai. Kami besok sudah mau mulai untuk membuat rencana Peraturan Pemerintah,” kata Mendagri.
Dalam menyusun aturan itu, Mendagri akan mengundang asosiasi pemerintah daerah. Tujuannya, agar pemerintah daerah dapat memberikan masukan dan pendapat terkait jenis usaha yang perlu disederhanakan. Pemerintah perlu dengan cepat membahas PP ini, agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat agar rakyat kecil bisa buka warung dan menyerap tenaga kerja.
- Baca Juga : Tito Karnavian: Hindari Minum Es di Masa Pandemi
- Baca Juga : Tito Karnavian: Data Kependudukan yang Masuk Sudah 98%
"Tolong rekan-rekan pemerintah daerah, baik legislatif maupun eksekutif, mari kita sama-sama memiliki semangat yang sama, mempermudah izin agar lapangan kerja bagi masyarakat kita, terutama masyarakat kecil mudah bekerja tanpa dipersulit," kata Tito dalam jumpa pers yang disiarkan akun Youtube PerekonomianRI, Rabu 7 Oktober 2020. []
